Ketua FPG Jatim: Tetap Kritis dan Obyektif Membela Rakyat

Gatot Sujito

Surabaya – Jurnalberita.com - Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jatim, di usianya yang semakin tua dan berbagai problema menimpa, masih tetap tegar dalam menjalankan visi dan misinya. Manuver maupun sikap politiknya kerap kali membuat pihak kawan dan lawan segan, hal inilah yang barangkali membuat posisi FPG diperhitungkan sekaligus penentu situasi.

Drs H Gatot Sudjito, MSi, ketua fraksi Partai Golkar di DPRD Jatim, menyatakan dirinya hanyalah sosok yang kebetulan diamanahi. “Karena kepercayaan itu sangat mahal, maka saya harus membuktikan sungguh-sungguh, peranan dan fungsi fraksi sebagai kepanjangan tangan partai. Dengan sikap yang partisipatif, kritis dan obyektif dalam membela hak-hak rakyat, niscaya kami mendapat kepercayaan besar yang akan ditindaklanjuti oleh partai,” tutur Gatot Sudjito, saat dimintai komentar tentang peran serta FPG pasca HUT Partai Golkar ke 46, Kamis (28/10/2010).

Partai Golkar dengan jargon ‘Suara Golkar Suara Rakyat’, merupakan satu langkah tepat yang membuat partai lain tersentak. Tema besar itu mengandung makna timbal balik, antara hak dan kewajiban antara partai dengan rakyat umum. Hasil monitoring LSI (Lembaga Survey Indonesia) menyebutkan Partai Golkar lebih unggul dan melejit prestasinya di dalam Pemilukada, yang secara nasional mencapai angka 53%. “Angka ini merupakan pendorong semangat bagi Fraksi dan Partai Golkar, untuk terus memperjuangkan hak sosial dan dalam mencapai kesejahteraan rakyat,” tegas Gatot, yang juga wakil ketua Partai Golkar Jatim, bidang organisasi dan pemenangan Pemilu ini.

Fraksi Partai Golkar di DPRD Jatim yang beranggotakan 11 orang ini, akan mengefektifkan peranan dan fungsinya demi kepentingan keberadaan Partai bersama hajat hidup Rakyat. “Persoalan pemerintahan, masalah kesejahteraan rakyat dan pencerdasan kehidupan umum akan terus dihidupkan sekaligus diperjuangkan fraksi,” kata Gatot Sudjito, mantan pimpinan DPRD Surabaya itu.

Disebutkan Gatot, bahwa persoalan infrastruktur di seluruh Jawa Timur belum maksimal. Jalan-jalan ke pedesaan dan kualitas jembatan masih buruk, begitu pula penyediaan air bersih, peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan akan dipacu lebih baik lagi. “Termasuk urusan pembagian keuangan atas hasil pajak dan cukai, akan dikonkritkan bagi rakyat. Rakyat punya hak minimal 10% dari hasil pemungutan pajak dan cukai rokok. Dan Pemerintah punya kewajiban menyalurkan, membangun dan memperbaiki pola hidup rakyat,” ungkapnya saat ditemui di ruang Komisi C DPRD Jatim.

“Kalau konsolidasi organisasi partai di tingkat kecamatan baru berkisar 30-40% atau tepatnya 33,33% ini akan didorong dengan berbagai kegiatan dan program yang menyentuh kepentingan maupun hati rakyat, apalagi tingkat kemiskinan penduduk di Jatim masih tinggi. Begitu pula soal pengangguran, maka menjadi kewajiban bagi setiap kader yang berada di mana pun menyambut baik gagasan tersebut,” tutur Gatot yang anggota Komisi C bidang Keuangan dan Anggaran itu..

Gatot tak lupa juga menyoroti lambannya perbaikan dan perluasan infrastruktur, contoh konkrit adalah JLS (Jalur Lintas Selatan). Program JLS di Jatim ini memang kedodoran. Hampir 10 tahun JLS molor, dibanding JLS Jawa Tengah yang sudah rampung. Ploting dananya sering dialihkan, 5 tahun lalu digeser dananya untuk pembangunan Jembatan Suramadu. Dan FPG akan terus mengawal ketat persoalan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan dan jembatan.

Fraksi dan Partai Golkar akan segera bertindak dalam memberikan sentuhan kepada rakyat, khususnya bidang pertanian dan agrobis. “Rakyat kita di pedesaan, hidupnya dari bercocok tanam dan berkebun. Kalau hasil pertanian dan kebunnya baik, maka semangat menjadikan Jawa Timur menjadi pusat agrobis dunia akan tercapai,” kata Gatot. Ia juga optimis, jika Jatim serius dan sinkron dengan dunia pertanian, maka potensi agrobisnis dan pertanian di Jatim tetap menjadi prospek utama.

Menurut Gatot Sudjito, masalah disparitas (kesenjangan) yang menyangkut bidang perekonomian adalah karena, pertama, kebijakan yang salah kaprah dari Pemerintah. Kedua, pola distribusi kesejahteraan yang tidak adil dan kontrol yang tidak ketat serta yang ketiga, lunturnya semangat nasionalisme. (jb5/jb1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site