Pemrov Jatim: Izin Reklamasi Pantai Kenjeran Kewenangan Pemkot Surabaya

Reklamasi pantai, kewenangan siapa?

SURABAYAPemerintah Provinsi Jawa Timur membantah telah mengeluarkan izin reklamasi kawasan Pantai Kenjeran, Surabaya.  “Perizinan reklamasi itu sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat,” kata Kepala Bidang Prasarana dan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim, Mohammad Ardi Prastyawan, di Surabaya, Rabu (13/10).

Ia menegaskan pihaknya hanya berhak mengeluarkan Ijin Pengembangan Ruang (IPR). “Setelah izin IPR keluar, kami tak punya kewenangan mengeluarkan izin reklamasi,” katanya.

Dijelaskan M Ardi, bahwa IPR dapat dikeluarkan setelah ada pengembang atau pengusaha yang ingin memanfaatkan lahan. “Proses pengajuan IPR sendiri langsung ditangani Pusat Pelayanan Terpadu Pemprov Jatim,” kata Ardi.

Setelah mengantongi IPR, pengembang bisa berhubungan langsung dengan kepala daerah yang lahannya dipakai untuk reklamasi. Ia sendiri mengaku bingung ketika mendengar Pemkot Surabaya tidak tahu kalau ada proses reklamasi di pantai timur Surabaya itu.

Sebelumnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku belum mengetahui adanya perizinan reklamasi atau pengurukan pantai Kenjeran oleh PT Pakuwon untuk perluasan pembangunan kawasan perumahan. “Kami belum tahu izinnya. Kalau sekarang ada reklamasi, Pemkot Surabaya harus mengetahuinya,” katanya, di Surabaya, Selasa (12/10).

Menurut dia, untuk mengetahui lebih detail izin-izin reklamasi pantai, pihaknya bakal mendata reklamasi-reklamasi yang ada di Surabaya. (surya/jb1)

Leave a comment





*