Hearing Komisi D DPRD Jatim – Kadis PU Panas

H.Mahdi dan H. Malik Efendi (foto: jb5/jurnalberita.com)

Surabaya (jurnalberita.com) - Dengar pendapat atau hearing mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2011, yang dilakukan Komisi D bidang Pembangunan DPRD Jatim dengan Budi Susilo Sadiman, Kepala Dinas (Kadis) PU Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Jatim, Selasa (2/11/2010) lalu, berlangsung panas dan menyisakan kekecewaan anggota dewan yang hadir.

Kritik tajam dan kekecewaan anggota dewan itu dipicu jawaban Budi Susilo Sadiman, yang seolah tak menunjukkan tanggungjawab serta keberadaan dirinya sebagai pejabat pemerintahan ketika ditanya anggota dewan mengenai penggunaan anggaran.

“Dia jawab, silakan kalau mau dipotong, toh saya mau pensiun dan bisa bersepeda dengan nyaman,” ungkap Malik dengan nada sedikit geram.

Kalangan anggota Komisi D yang dikenal kritis inipun tersinggung dengan jawaban yang meluncur dari dan disampaikan Budi Susilo.“Saya menilai Kadis PU Cipta Karya tidak rasional serta memiliki kepekaan sosial sangat rendah. Pernyataan maupun jawabannya dalam hearing sangat mendiskreditkan keberadaan Dinas PU Cipta Karya dan berakibat merugikan rakyat Jawa Timur,” ujar H Malik Efendi anggota Komisi D DPRD Jatim dari Fraksi PAN didepan sejumlah wartawan.

Tak hanya Malik yang kecewa dan tersinggung, H Mahdi anggota Fraksi PPP yang juga Pimpinan Komisi D mengungkapkan hal yang sama. Mahdi menilai, penggunaan anggaran untuk rehabilitasi sangat janggal dan sedikit aneh, bahkan tidak memiliki sentuhan terhadap kepentingan rakyat.

“Mengapa kok anggaran sebesar Rp 132, 498 M itu didominasi untuk rehabilitasi gedung dan penelitian? Apakah tidak bisa diseimbangkan dengan kepentingan rakyat yang butuh pembangunan infrastruktur sosial agar strategi peningkatan kesejahteraan rakyat berjalan sesuai harapan kita?, tutur Malik dan Mahdi.

Bahkan menurut Mahdi, apa yang dikatakan Budi Susilo tidak menggambarkan elegansi sosok eksekutif yang mempunyai kredibilitas dan pengabdian tinggi kepada rakyat Jatim. “Kalau orang menilai mau pensiun dan tindakan maupun ucapan seperti itu, akan dianggap mulai terhinggapi gejala sindroma kekuasaan,” ujar Mahdi, anggota dewan yang akrab dengan wartawan ini.

Baik Mahdi maupun Malik sangat berharap, jajaran eksekutif Pemprov Jatim mampu menjaga martabat dan menjunjung tinggi harkat kehidupan rakyat, sebagaimana jargon Gubernur Jati Soekarwo, yakni APBD untuk Rakyat atau terkadang diistilahkan pula dengan Pro Poor.

“Kalau belum apa-apa spiritnya demikian dan keburu ingin pensiun, kan tidak salah jika dianggap kena gejala sindroma. Ataukah memang mau cuci tangan saat disinggung soal keseimbangan kepentingan anggaran untuk rakyat dan pembangunan fisik yang sifatnya sekadar percantik diri itu,” sentil Mahdi dengan tajam. (jb5/jb2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site