Merasa Ditelantarkan, Ratusan CPNS Tuntut Bupati

para CPNS ketika melakukan aksi demo (bekti/jurnalberita)

TUBAN (Jurnalberita.com) – Sebanyak 374 Calon Pegawai  Negeri Sipil (CPNS) yang dinyatakan lulus dalam rekrutmen CPNSD 2009, mendatangi Kantor Bupati Tuban, Jl Kartini, Kamis (1/12), pukul 9.45 Wib.  Sembari mengusung puluhan poster, mereka menuntut Bupati Tuban, Dra. Hj. Haeny Relawati Rini Widiastuti MSi, bertanggung jawab atas batalnya pengangkatan mereka secara resmi sebagai tenaga PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, padahal Surat Keputusan (SK) CPNS telah diterbitkan. “ Saya nggak tahu kok tiba-tiba SK tersebut dicabut kembali oleh Bupati,” kata Ali Mustofa (42), koordinator aksi.

Ali Mustofa mengaku, kekecewaan para CPNS tersebut sebenarnya sudah bisa diredam karena pihak Pemkab berjanji akan segera menyelesaikan masalah terkait dengan rekruitmen CPNS 2009 itu. Namun setelah ditunggu setahun lamanya ternyata janji Pemkab itu tak kunjung terwujud. Nasib 374 CPNS yang sudah terlanjur meninggalkan semua profesinya lantaran optimis bakal menjadi PNS tersebut pun semakin tak jelas juntrungnya. “Saat kami menghadap Sekda, disarankan untuk mencari kesempatan lain saja. Bagaimana kami nggak putus asa dan sangat kecewa ?” tambah Ali Mustofa.

Lebih menyakitkan lagi, lanjut Ali Mustofa, masalah CPNS 2009 belum kelar, Pemkab sudah mengumumkan rekrutmen CPNS 2010.  “ Jelas kalau kami yang lulus CPNS 2009 ini mau dibuang. Lalu kenapa dulu kami direkrut, dites, dinyatakan lulus, malah diberi SK segala, permainan macam apa ini?” seru Ali Mustofa geram.

Indah PL  dan sejumlah CPNS lain membenarkan pernyataan Mustofa. Mereka mengaku sudah bosan menanyakan kejelasan nasib mereka ke pihak Pemkab, karena jawabannya selalu sama. “Kami disuruh bersabar, disuruh menunggu. Sampai kapan? Kami butuh kejelasan, biar nasib kami nggak terombang-ambing begini,” teriak Indah disambut yel-yel ratusan rekannya.

Sedianya mereka bermaksud bertemu langsung dengan Bupati Haeny. Namun langkah mereka terhalang barisan Satpol PP yang didukung aparat Polsek Tuban Kota dan sejumlah anggota TNI. Mereka pun terpaksa menggelar aksinya di luar pintu gerbang kantor Bupati, sambil terus meneriakkan tuntutan agar Bupati Haeny kembali menerbitkan SK CPNS.

Sekitar 15 menit mereka berorasi , Kepala Satpol PP, Heri Muhariyanto, datang menemui. Dijelas Heri, Pemkab Tuban tidak bersengaja mengambangkan masalah CPNS 2009. Menurut Heri, keputusan pencabutan SK CPNS 2009 berdasarkan surat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Keadaan menjadi semakin tidak menentu karena pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam rekruitmen CPNS 2009 mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). “ Memori  kasasi dari MA kami terima tanggal 16 dan 22 November lalu. Jadi sekarang masalah ini masih dalam proses hukum, sehingga Pemkab belum bisa berbuat banyak,” papar Heri.

Tak puas dengan penjelasan Heri, ratusan CPNS tersebut memaksa masuk kantor Bupati. Namun akhirnya disepakati hanya tujuh orang yang diijinkan mewakili mereka bertemu pihak Pemkab untuk membicarakan masalah tersebut. Tujuh wakil CPNS itu diterima Asisten Pemerintahan, Soetrisno, Kepala Satpol PP, Heri Muhariyanto dan Kepala Bagian Hukum, Ariful Maksum SH.

Dalam pertemuan yang diadakan di ruang Asisten Pemerintahan itu, baik Soetrisno, Heri Muhariyanto juga Ariful Maksum meminta ma’af pada para CPNS atas berlarut-larutnya masalah CPNS 2009. Mereka meminta para CPNS bersabar beberapa saat lagi, sampai semua proses hokum selesai. “Tunggu 14 hari lagi. Kami sudah bikin kontra memori kasasi dan sudah kita sampaikan pada pengacaranya Pemkab. Insya Allah, segera ada titik terang,” janji Soetrisno menghibur.

Kasus rekruitmen CPNS Pemkab Tuban tahun 2009 sebenarnya sudah mencuat setahun lalu lantaran tidak ada kesesuaian antara hasil test yang dikeluarkan FE UI dengan hasil test yang dikeluarkan Pemkab. Sejumlah nama yang masuk daftar lulus versi FE UI ternyata tidak tercantum dalam daftar lulus versi Pemkab. Sebaliknya, ada sejumlah nama yang tidak disebut dalam daftar lulus versi FE UI, justru muncul dalam daftar lulus versi Pemkab. Pihak yang merasa dirugikan tersebut kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya. Walhasil, PTUN memenangkan gugatan mereka dan meminta Bupati mencabut SK yang sudah terlanjur dikeluarkan. (jb 8/jb2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site