Pemkab Jember Terancam Kehilangan Rp 50 M

\"\"

JEMBER (jurnalberita.com) – Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Jember M Samsu Rijal, Jumat (31/12/2010), mengatakan, pihaknya menerima sebanyak 11 raperda dari 17 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Jember. Namun dari 11 rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan selama tahun 2010 gagal untuk ditetapkan.

\”Sebanyak 11 raperda itu sudah disampaikan ke DPRD Jember, namun melihat situasi politik yang masih memanas, tidak mungkin 11 raperda itu bisa dibahas dalam waktu dekat,\” jelasnya.

Sejumlah 11 raperda itu adalah Raperda Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Barang Milik Pemkab Jember, Perusahaan Daerah Perkebunan.

Selanjutnya, Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Toko Moderen dan Pusat Perbelanjaan, Pengelolaan Pertambangan Umum, Pengelolaan Air Tanah, dan Ketenagalistrikan.

\”Seharusnya raperda tentang pajak dan retribusi daerah harus ditetapkan akhir 2010 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,\” paparnya.

Hingga akhir Desember 2010, lanjut dia, rancangan APBD 2011 belum juga dibahas dan ditetapkan oleh Pemkab dan DPRD Jember

\”Saya berharap, persoalan politik di DPRD Jember tidak mengganggu pembahasan APBD dan raperda yang harus dibahas dalam waktu dekat,\” tembahnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi C DPRD Jember, M. Asir mengatakan Kabupaten Jember terancam kehilangan pendapatan sebesar Rp 50 miliar karena pemkab dan DPRD belum membahas raperda tentang pajak daerah.

\”Hingga hari ini, pemkab dan DPRD belum membahas raperda tentang pajak dan retribusi daerah, padahal pemerintah pusat memberikan batas waktu hingga akhir tahun 2010,\” tuturnya.

Menurutna,a pendapatan sebesar Rp 50 miliar berasal dari pajak Air Bawah Tanah (ABT) dan pajak Perubahan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPHTB).

\”Pemkab Jember tidak bisa memungut kedua pajak itu pada tahun 2011 karena raperda tentang pajak ABT dan PPHTB belum juga ditetapkan hingga akhir tahun 2010,\” ucap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. (mic/jb1)

Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

  1. KASIHANN,, kalo memang bukan rejekinya ya sudahlah……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*