Tanpa SIP, Pengusaha Tambang Terancam 10 Tahun Penjara

Usaha pertambangan yang tidak memiliki SIP harusnya dipidana 10 tahun atau denda Rp 10 M. (foto: bekti/jurnalberita)

TUBAN (jurnalberita.com) - Banyaknya  usaha tambang yang tidak memiliki Surat Ijin Pertambangan (SIP), menjadi PR besar Pemerintah Kabupaten Tuban. Selain merusak lingkungan karena tidak terkontrol, miliaran rupiah PAD hilang karena retribusi dan pajak galian C dari tambang-tambang ilegal tersebut jelas tidak bisa dipungut.

Kepala Bagian Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tuban, Ir. Bambang Irawan berpendapat, Pemerintah mestinya tidak boleh ragu-ragu menindak tegas para pengusaha tambang tanpa SIP tersebut, karena acuan hukumnya sudah jelas. Namun yang menjadi persoalan, kebanyakan tambang tidak berijin tersebut termasuk dalam kategori Usaha Pertambangan Skala Kecil (UPSK) yang dikelola masyarakat.

“Kalau mereka ditindak tegas, nanti dibilang Pemerintah tidak pro rakyat kecil, tapi kalau dibiarkan kita dinilai tidak menjalankan undang-undang. Jadi serba dilematis,” katanya.

Ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/1), Bambang menjelaskan, mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009, pengusaha pertambangan yang mengelola usahanya tanpa dilengkapi SIP dikenai sanksi pidana paling lama 10 tahun atau denda sebesar-besarnya Rp 10 Miliar. Melihat beratnya sanksi tersebut, lanjut Bambang, kecil kemungkinan bisa menerapkan secara penuh aturan tersebut, terutama pada UPSK. Terlebih lagi UPSK yang diketahui tak mengantongi SIP tersebut sebagian besar berada di wilayah kekuasaan Perhutani. “Perhutani kan punya kewenangan sendiri, tidak masuk dalam kewenangan Pemkab,” tambahnya.

BLH sendiri, kata Bambang Irawan, saat ini gencar melakukan sosialisasi UU tersebut kepada berbagai pihak, terutama para pengusaha pertambangan. Diharapkan, setelah UU tersebut disosialisasikan, para pengusaha tambang baik yang berijin maupun tidak, bisa memahami dan memiliki rasa takut untuk melakukan pelanggaran.

“Kami juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait, terutama Dinas Pertambangan. Kami dorong instansi berwenang untuk mengambil tindakan tegas agar masalah pertambangan ini tidak berlarut-larut dan bisa dikurangi dampak kerusakan lingkungannya,” tambah Bambang Irawan.

Tidak ada data resmi tentang jumlah usaha tambang yang tidak mengantongi SIP tersebut. Sumber di Dinas Pertambangan Kabupaten Tuban menyebutkan, jumlah usaha tambang di Tuban menjapai ratusan, dari skala kecil dengan luas maksimal tiga hektar hingga skala besar. Namun, jelas sumber itu, yang sudah tercatat memiliki SIP hanya delapan. (jb8/jb1)

Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

  1. “PEGANG KEPALANYA, PASTI EKORNYA AKAN IKUT”; banyaknya perusahaan industri bahan tambang dan pabrikan yg membutuhkan raw material dari kandungan meniral alam, berakibat maraknya usaha dibidang pertambangan dan penggalian bahan tambang. Nah menurut saya; harusnya mulai diketati perusahaan/ pabrikan yang menerima bahan tambang sebgai raw material dalam proses produksinya, diharuskan hanya menerima supply dari perusahaan dan pengusaha yg benar2 mengantongi ijin explorasi & ekploitasi bahan tambang, dan pabrikan penerima suply bahan2 tambang tsb secara berkala melaporkan kepada pemerintah berada dan darimana saja bahan2 tambang yg msk diperusahaannya, sehingga dpt dideteksi jumlah explorasi & exlpoitasi yg sdh dilakukan. Dengan demikian pemerintah tdk perlu menekan “wong cilik”, tetapi secara otomatis market akan terkunci dengan sendirinya. Yang kemudian akan dibarengi dengan pembenahan ditingkat supplayer utk melengkapai aspek legalnya, sehingga komuditasnya bisa masuk ke pabrikan/ perusahaan yg dituju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site