Batasi Peredaran Miras, Pemkab Naikkan Retribusi

\"\"

PACITAN  (Jurnalberita.com) – Untuk mengantisipasi meningkatnya angka pelanggaran hukum akibat pengaruh minuman keras (Miras), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan, mengambil langkah menaikkan restribusi ijin tempat penjualan Miras. Langkah preventif ini tertuang dalam draf rancangan peraturan daerah (Raperda). Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, lebih dari 100 persen.

“Ini (Raperda, red) sebagai salah satu hal pengendali. Karena dampaknya sudah meresahkan masyarakat,” ujar Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Pemkab Pacitan, Deni Cahyantoro, Senin (7/2).

Dalam draf Raperda itu disebutkan, untuk penjualan minuman dengan kadar alkohol kurang dari lima persen besaran retribusi yang harus dibayar calon penjual mencapai Rp 5 juta. Padahal, dalam Perda lama Nomor  11/2000 hanya sebesar Rp 100 ribu. Jumlah lebih besar juga ditetapkan untuk minuman berkadar alkohol 5-20 persen (golongan B), yakni Rp 30 juta dan lebih dari 20 persen (golongan C) Rp 35 juta.

Raperda tersebut kini tengah dibahas di legislatif. Diperkirakan, pertengahan bulan ini sudah bisa disahkan. Namun, aturan tersebut hanya berlaku pada miras bermerek. Jika sudah disahkan, terkait pemberlakuan, Deni mengatakan masih ada berbagai pendapat. Ada yang ingin segera berlaku dan ada pula yang menginginkan tenggat waktu tertentu. Tujuannya, kata Deni, agar peraturan bisa tersosialisasikan lebih dahulu. Sebab, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebelum penerapan penuh. Misalnya, sisi budaya. “Contohnya dalam pergelaran seni tayub,” kata dia.

Mengenai sanksi pidana terhadap pengedar miras yang terkesan ringan, Deni menjelaskan hal itu sudah diatur dalam undang-undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam aturan itu disebutkan pencantuman sanksi pidana kurungan untuk Perda maksimal hanya tiga bulan dan denda paling tinggi Rp 50 juta. Sedangkan untuk sisi kejahatan tidak bisa disertakan dalam perda. “Tetapi kita tidak bisa masukkan. Undang-undang yang lebih besar ancamannya, diantaranya tentang perindustrian, pangan, dan pertanian,” jelasnya.
Tingginya angka peredaran miras dan dampak yang ditimbulkan paling tidak bisa dilihat dari data Satuan Reserse Dan Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor (Polres) Pacitan. Tahun 2010, hingga bulan November, tercatat 64 kasus miras ditindak. Sebagian besar tersangka adalah
penjual dan umumnya mereka adalah pemain lama. “Dampak paling nyata dari peredaran miras adalah tindak kejahatan,” terang Kasatreskrim AKP Sukimin.

Namun, dari total kasus yang ditangani, sebagian besar atau 95 persen berasal dari pengungkapan. Hanya sekitar lima persen berasal dari laporan masyarakat. Pengungkapan terbanyak terjadi pada bulan Mei 2010 sebanyak 12 kasus. Diikuti bulan Agustus 11 kasus dan Juli 8 kasus. “Sebenarnya, ijin penjualan miras harus dikeluarkan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kesehatan propinsi. Bukan oleh kantor perijinan daerah,” tandas Sukimin. (jb15/jb2)

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*