DPPK : Pilkada Jangan Pengaruhi Distribusi Pupuk

TUBAN (Jurnalberita.com) – Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan (DPPK), Ir. Koesno Adiwijoto berharap, para Calon Bupati-Wakil Bupati, tidak memanfaatkan pupuk sebagai alat kampanye untuk memperoleh dukungan suara masyarakat.

ilustrasi/ist

Hal itu disampaikan Koesno saat bertemu jurnalberita.com di Kantor DPPK, Jl. Mastrip, Jum’at (25/2). Menurutnya, pupuk termasuk prasarana penting, terutama bagi petani. Oleh karena itu seyogyanya distribusinya tidak terhambat kepentingan-kepentingan lain sehingga tidak merugikan hajat hidup masyarakat.

Ya secara kebetulan, masing-masing pemegang hak distribusi pupuk bersubsidi terlibat langsung dalam proses Pemilukada ini. Jadi tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi,” jelas Koesno.

Sejauh ini, lanjut Koesno, memang belum ditemukan bukti adanya upaya dari para kandidat Bupati-Wakil Bupati untuk memanfaatkan distribusi pupuk sebagai alat presure kepada petani agar memberikan suaranya kepada cabub-cawabub tertentu. Namun, ia mengatakan sempat menerima keluhan beberapa petani yang mengaku mendapat pressure.

“Mungkin saja mereka khawatir nggak bisa mendapat pupuk kalau nggak mau milih calon yang didukung distributornya. Sampai hari ini belum kami temukan kok adanya penyalahgunaan distribusi pupuk untuk kepentingan Cabub-cawabub,” kata Koesno.

Stok pupuk saat ini, kata Koesno, lebih dari cukup untuk mensuplay kebutuhan petani.  Target kebutuhan pupuk selama 2011 ditetapkan sebesar  107.278 ton. Hingga Pebruari ini, telah terealisasi sebanyak 2998 ton, melalui lima pemegang hak distribusi pupuk, yakni CV Fimaco, CV Tuban Mandiri, CV AGRK, PT Citra Sejati dan Induk Koperasi Tani (Inkoptan).

Saat ini, kata Koesno, tidak ada masalah berarti terkait pendistribusian pupuk, lantaran petani baru memulai masa tanam. Dengan rata-rata kebutuhan pupuk 300 kg per hektar untuk NPK dan 200 Kg per hektar untuk urea, tambah Koesno, ketersediaan pupuk lebih dari cukup dibanding dengan luasan area tanam saat ini.

Kendati begitu, kebutuhan pupuk akan menjadi masalah bagi petani apabila distribusinya terhambat kepentingan Pemilukada. Padahal, pupuk adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda, apalagi digantikan bagi petani.

Sejumlah kios pupuk yang sempat dihubungi jurnalberita.com mengatakan, sampai hari ini tidak ada upaya-upaya menghambat distribusi pupuk. Mereka mengaku distribusi pupuk masih berjalan seperti biasa, tanpa ada pesan-pesan tertentu dari para cabub-cawabub seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.

Kepala Desa Sumberrejo, Kecamatan Merakurak, M. Amri, mendukung pernyataan para pemilik kios pupuk tersebut. Menurutnya, distribusi pupuk tidak akan pernah bisa dicampuri kepentingan pemilukada lantaran sangat rentan konflik.

“ Calon-calon Bupati-wakil Bupati nggak akan gegabah melakukan upaya kampanye dengan memanfaatkan hak distribusi pupuk, karena akibatnya justru akan sebaliknya. Petani tak akan ada yang sudi memberikan dukungan suara kepada yang bersangkutan,” tandas Amri.

Direktur CV Fimaco yang menjadi salah satu distributor pupuk, H. Moch. Anwar juga sependapat. Ipar mantan Bupati Gresik, HM. Masfuk, yang kini menjadi salah satu kandidat Bupati Tuban berpasangan dengan Tulus Setyo Utomo menegaskan, pihaknya tidak pernah dan tidak akan memaksa petani untuk memilih dirinya dengan pupuk sebagai sarana pemaksanya. Bagi Moch Anwar, pencalonan dirinya sebagai Bupati Tuban dengan distribusi pupuk tidak berkaitan langsung.

“ Pencalonan saya ini kan sebagai realisasi hak politik saya. Sedang distribusi pupuk itu masalah bisnis. Saya tidak akan mencampuradukkan keduanya,” kata Moch. Anwar. (jb8/jb2)

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site