Sengketa Lahan JLS, Kejaksaan Panggil Warga

\"\"

PACITAN (jurnalberita.com) - Dalam waktu dekat, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pacitan, Jawa Timur (Jatim) berencana kembali memanggil sejumlah warga Desa Jetak, Kecamatan Tulakan untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyimpangan anggaran pembebasan lahan Jalan Lintas Selatan (JLS).

Sebelumnya, sekitar akhir tahun 2010 kemarin, Kejari juga pernah memanggil warga dalam kasus yang sama. “Khususnya warga yang masih bersengketa,” ujar Kepala Kejari setempat Budiman Adi Purnomo, Rabu (23/2/2011).

Pemanggilan akan menggunakan sistem acak. Dari 132 warga yang mengaku jadi korban, akan dipilih beberapa orang diantaranya. Pemanggilan ulang dilakukan karena ada ketidaksesuaian antara nama dan penerima uang ganti rugi saat pembayaran. Hal itu terjadi karena dalam proses tersebut ada penerima yang mewakilkannya melalui kerabat atau anggota keluarga lainnya. Sehingga ketika dimintai keterangan dalam penyelidikan jawaban yang diberikan dirasa kurang sesuai.

Budiman mengatakan saat ini pihaknya tengah mencermati dan berupaya menyelesaikan lebih dulu sisi  administrasi. Misalnya mengenai pembentukan panitia pengadaan lahan atau yang biasa disebut tim sembilan. Jika sudah selesai, baru akan menginjak pada proses selanjutnya. Seperti pembebasan lahan, besaran ganti rugi dan lain sebagainya.

“Saat ini kita fokus selesaikan masalah administrasinya dulu,” kata dia.

Proses pengumpulan data sendiri dilakukan secara cermat dan hati-hati, utamanya pada tim sembilan yang bekerja pada kurun tahun 2007-2009. Sebab dalam kinerjanya ada tim lain yang terlibat membantu panitia pengadaan tanah dalam proses pembebasan lahan. Diantaranya tim penilai harga dan satuan tugas pengadaan tanah.

Parahnya, dalam kurun waktu itu anggota tim setiap tahun berubah-ubah sehingga menjadi
kendala tersendiri bagi pihak kejaksaan dalam tahapan penyelidikan. Hingga kini paling tidak sudah ada 20 orang anggota tim sembilan yang dimintai keterangan.

Meski kasus dugaan penyimpangan itu disinyalir terjadi beberapa tahun lalu, tetapi baru tahun 2010 lalu dilaporkan ke kejaksaan. Dan dari situlah aparat penegak hukum kemudian berupaya mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak terkait. Untuk menghindari munculnya opini miring dari masyarakat, Budiman menginstruksikan pada jajarannya untuk mengungkapkannya jika ada temuan atau bukti baru yang bisa meningkatkan status ke penyidikan.

Demikian pula jika yang terjadi sebaliknya. “Jadi kasusnya jelas dan tidak terkesan menggantung,” tegasnya. (jb15/jb1)

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*