Anggaran Kurang, Shelter Korban Kekerasan Belum Berfungsi

\"\"PACITAN (jurnalberita.com) - Karena jumlah anggaran yang terbatas shelter Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur belum berfungsi.

Padahal di sisi lainnya tindak pidana yang melibatkan anak-anak dan perempuan terus bertambah. Tindak pidana yang terjadi itu diantaranya pencabulan, pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan bayi.

“Anggaran kita minim, padahal tahun ini informasinya tidak ada PAK (Perubahan Anggaran Keuangan),” kata Kabid Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (KB & PP), M Muhajir Ilham, Senin (7/3/2011).

Untuk tahun 2011 anggaran pemberdayaan perempuan hanya sebesar Rp 10 juta per tahun. Nilai itu tentu kurang untuk membiayai kegiatan-kegiatan peningkatan pemberdayaan perempuan. Meski saat ini dinas sudah memiliki kelengkapan shelter, seperti tempat tidur dan lain sebagainya, tetapi lokasinya masih menjadi satu di kantor KB Dan PP. Memang pihak pemerintah kabupaten (pemkab) setempat sempat berencana memberikan lokasi shelter di bekas sebuah Sekolah Dasar (SD). Namun tidak terwujud karena kendala anggaran.

Penyediaan shelter sebagai tempat penampungan sementara korban tindak kekerasan memang cukup mendesak. Betapa tidak, jumlah pelanggaran hukum dengan korban perempuan dan anak-anak di Pacitan meningkat dari tahun ke tahun. Dari data dinas diketahui, sepanjang tahun 2009 hanya terjadi 19 kasus, dan tahun 2010 bertambah menjadi 29 kasus.

Sebagian besar, 19 kasus adalah pencabulan, penganiayaan dengan korban perempuan dan anak-anak di bawah umur (7), perkosaan (2), serta pembunuhan (1). Sedangkan jika dilihat dari lokasi kasus, Kecamatan Kota Pacitan menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak, yakni tujuh kasus, Kecamatan Tulakan dan Punung masing-masing lima kasus, diikuti oleh Kecamatan Kebonagung dan Nawangan masing-masing tiga kasus.

Muhajir menduga maraknya kekerasan terhadap perempuan dipicu sedikitnya tiga hal, yakni ekonomi, tingkat pendidikan, dan akses informasi yang lebih mudah. Faktor ekonomi rumah tangga misalnya, baik suami maupun istri mudah tersulut emosinya saat kebutuhan datang mendesak, padahal keuangan sedang sulit.

“Demikian pula masalah tingkat pendidikan yang berdampak pada pemahaman hukum. Arus informasi yang dipilah-pilah bisa menimbulkan dampak negatif,” ungkapnya.

Meski dengan segala keterbatasan yang dihadapi, namun Muhajir tetap berupaya meningkatkan peran sosial perempuan. Sehingga paradigma perempuan sebagai ‘Kanca Wingking’ (teman di belakang, red) lama kelamaan akan terkikis. (jb15/jb1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*