Divonis 4 Bulan, Waket DPRD Ajukan Banding

Handaya Aji, Waket DPRD Pacitan. (frend/jurnalberita)

PACITAN (Jurnalberita.com) – Setelah menjalani serangkaian sidang, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan, Jawa Timur (Jatim) Handaya Aji akhirnya dijatuhi hukuman empat bulan penjara.

Ia diputus bersalah dalam kasus penggelapan  dana program Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM) tahun 1999 senilai belasan juta rupiah, Kamis (10/3).

Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Triyanto yang menuntut anggota legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pacitan V itu dengan tuntutan tiga bulan penjara.

“Terdakwa terbukti bersalah sesuai dakwaan primer. Dan penggelapan itu karena kekuasaannya,” kata Ketua Majelis Hakim Wisnu Rahadi.

Dalam dakwaan primernya, Handaya didakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai pasal 374 KUHP. Ia dengan sengaja menggunakan uang senilai Rp 19 juta dari total dana LEPMM yang diterima Kelompok Tani (Klomtan) Damai Desa Losari, Kecamatan Tulakan Rp 59 juta. Dana itu bersumber dari APBN Tahun Anggaran 1998/1999.

Sebelum menjatuhkan vonis, ada dua hal yang menjadi pertimbangan hakim. Yang memberatkan terdakwa pernah melarikan diri selama dua bulan, menghambat program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Sedangkan yang meringankan, ia mengembalikan uang dan merasa menyesal.

Menanggapi vonis itu, Handaya Aji langsung menyatakan keberatan. Menurutnya, hukuman yang dijatuhkan tidak adil. Ia berencana mengajukan banding bahkan hingga tingkat kasasi. Dalam waktu dekat, surat tertulis akan diajukan ke pengadilan negeri setempat. “Luar biasa. Kejaksaan saja ragu menuntut tiga bulan. Ini hukumannya malah empat bulan,” tandasnya.

Pria yang dikenal vokal ini menilai kasus hukum yang menimpanya tidak murni dalam ranah hokum namun ada unsur politis. Terlebih, proses peminjaman uang dari uang LEPMM Klomtan Damai sudah berlangsung lama. Ia juga menyayangkan kinerja penegak hukum yang baru melakukan pengusutan 2010 lalu.

“Kenapa ini (proses hukum,red) tidak 10 atau 12 tahun lalu. Ini terjadi karena ada pihak-pihak yang merasa tidak senang dengan sikap saya yang vokal terhadap pemerintah,” tegas dia.

Selama proses hukum berlangsung, berberapa kali terjadi aksi unjuk rasa warga dari berbagai daerah di wilayah Kecamatan Tulakan dan Ngadirojo. Warga menuntut agar Handaya dibebaskan.

Sebab, mereka menilai upaya pengusutan dugaan penggelapan dana dilakukan setelah mantan Kepala Desa Losari ini getol memperjuangkan nasib warga yang tengah terlibat sengketa dengan perusahaan pertambangan di Desa Kluwih dan pembebasan lahan proyek Jalan Lintas Selatan (JLS) di Desa Jetak. (jb15/jb2)

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site