LSM Akan Ajukan Uji Materi Perda Pertambangan

PACITAN (jurnalberita.com) – Karena dinilai hanya menguntungkan pengusaha besar, Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Kabupaten Pacitan, rencananya akan diajukan untuk uji materi. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga tidak jelas menyebut bagi hasil pertambangan skala besar.

“Persiapan materinya sudah 75 persen,” ujar Koordinator Bidang Advokasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ampuh, Irwan Ismuratno, Minggu (6/3/2011).

Dalam pandangan LSM ada beberapa ketentuan yang harus dikaji. Sebab, berpotensi berbenturan dengan perundang-undangan di atasnya dan merugikan masyarakat, yakni UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan yang perlu dikaji diantaranya adalah ketentuan pidana yang melebihi tiga bulan. Selain itu juga berkaitan terhadap peran partisipasi masyarakat dalam proses pertambangan yang dinilai minim.

Pertambangan PT. GLI di desa Kluwih saat ini masih dalam sengketa dengan pemilik lahan. LSM Ampuh juga melakukan pendampingan terhadap warga pemilik lahan yang kini tengah sengketa dengan PT. GLI. (foto:frend/jurnalberita)

Dari data di pemerintah kabupaten (Pemkab), ada dua perda yang mengatur pertambangan, yaitu Perda 11/2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum dan Perda 13/2008 tentang Retribusi Pengelolaan Pertambangan Umum.

Hanya saja, pihak LSM mengakui untuk mempersiapkan materi yang akan diuji harus jeli dan lengkap. Paling tidak dalam materi harus bisa menyebutkan poin-poin yang dapat merugikan, baik masyarakat maupun negara dan berbenturan dengan undang-undang di atasnya. Irwan menjelaskan, salah satu potensi yang bisa merugikan adalah persoalan air bersih.

Seperti diketahui, secara geografis Kota 1001 Goa ini kerap terkendala dalam penyediaan air bersih, khususnya saat musim kemarau. “Adanya izin usaha pertambangan yang diatur selama 20 tahun, dapat berpotensi menimbulkan konflik dengan warga,” jelas dia.

Ditargetkan, maksimal akhir pekan depan draf pengujian materi perda itu akan selesai. Sesuai mekanisme, rancangan akan diajukan kepada Gubernur Jatim dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk diuji.

Sesuai aturan, jika kemudian ditemukan dan terbukti bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau merugikan masyarakat, Gubernur dan Mendagri dapat membatalkannya. Tetapi jika gagal, LSM Ampuh akan berupaya mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Agung (MA). (jb15/jb1)

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site