Pendampingan Pasar Produk UKM Kurang Maksimal

gambar / logo : Kadin Indonesia

PACITAN (Jurnalberita.com) – Pendampingan terhadap pasar industri kecil di Indonesia kurang maksimal. Sehingga pengetahuan terhadap pasar minim dan menyebabkan hasil produksi tidak laku atau kalah bersaing dengan produk serupa asal negara lain.

“Tidak saja hanya diberi tempat untuk pameran, tetapi juga mampu memberikan info produk-produk yang dibutuhkan dalam dan luar negeri,” ujar Ketua Komite Tetap Pengelolaan Dampak Lingkungan Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Ilhamy Elias ketika berada di Kabupaten Pacitan, Jum’at (4/3).

Pendampingan yang dimaksud harus berperan lebih spesifik dan profesional. Tidak hanya sekedar mengarahkan tetapi juga menguasai detail proses produksi. Misalnya mulai pemilihan dan kualitas bahan, pengolahan, desain sampai ke pengelolaan keuangan dan lain-lain. Di sisi lainnya pemerintah kabupaten (pemkab) seharusnya bisa menguasai kondisi peta persaingan pasar.

Salah scara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan studi ke Jepang, negara pencetus One Village One Product (OVOP), khususnya ke negara Thailand sebagai negara pengadopsi module pertama sekaligus penuh gagasan.

OVOP merupakan salah satu terobosan pemerintah dalam mengangkat ekonomi pedesaan dengan cara mengoptimalisasi produk-produk lokal maupun jasa. Nantinya produk yang dihasilkan merupakan kompetensi inti lokal secara total. Kadin, saat ini sudah mengirimkan sebanyak 400 orang tenaga fasilitator OVOP ke Thailand untuk menjalani pendidikan di lokasi yang ditentukan.

Ilhamy mengatakan sebenarnya tekad untuk memajukan perekonomian desa oleh pemerintah cukup besar. Hanya saja perlu sebuah penelitian mendalam menyangkut kondisi riil wilayah. Seperti faktor manusia, budaya, sumber daya alam maupun jaringan. Hanya saja, penelitian yang selama ini masih kurang mampu menyentuh hal esensial untuk mendukung sebuah program. “Penelitian selama ini yang saya lihat, rapuh, kasar, dan kadang kala tidak sesuai,” kata dia.

Menurut Ilham, selain basis data yang akurat perlu pula dukungan regulasi dari pemerintah sebagai pendorong sektor swasta. Ia lantas membandingkan dengan kebijakan pajak di Malaysia.

Di negara yang dipimpin Perdana Menteri Najib Tun Razak ini, pemerintah tidak hanya sekedar sebagai pengutip pajak, namun  memposisikan diri sebagai “pemilik saham”. Dan pajak dianggap sebagai deviden karena diambil dari keuntungan, sehingga ada upaya konkrit dari pemerintah memajukan sektor usaha swasta.

“Pejabat belum punya sifat enterpreneur.Kewirausahaan disalahtafsirkan untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi wajar saja jika masuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” tandasnya. (jb15/jb2)

Tags: , , , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

2 Responses

  1. Kepada Yth,
    Redaksi Jurnal Berita

    Dengan hormat,

    Saya ingin memberikan koreksi bahwa Foto yang terpampang tersebut bukan ilhamy Elias dan Bapak Ilhamy Elias ingin Berita ini dikoreksi karena Foto yang bersangkutan salah.

    Atas pehatiannya kami ucapkan terimakasih.

    Hormat kami,
    Sekretariat
    Komite Tetap Pengelolaan Dampak Lingkungan
    KADIN Indonesia.

  2. Assalamualaikum Wr.Wb.

    Terima kasih kami ucapkan atas koreksi yang telah dilakukan. Kami mohon maaf, khususnya kepada Bpk Ilhamy Elias, atas kesalahan pemasangan foto yang kemungkinan besar membuat rasa ketidaknyamanan.

    Oleh sebab itu, kami berinisiatif menggantinya dengan logo/gambar/foto yang memiliki keterkaitan dengan isi pemberitaan. Sekali lagi, kami mohon maaf atas kesalahan tersebut. Segala koreksi di masa mendatang tetap kami nantikan terhadap website yang baru seumur jagung ini.

    salam dari kami

    redaksi jurnalberita.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site