Terkait Sertifikat Tanah, DPRD Pamekasan Koordinasi BPN

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Suli Faris. (ist)

PAMEKASAN (jurnalberita.com) – Terkait persoalan sertifikat kepemilikan tanah negara oleh perorangan, DPRD Pamekasan, Kamis (17/3/2011), melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Suli Faris menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti persoalan tanah negara yang kini banyak dimiliki warga perorangan.

Menurutnya, tanah negara yang diklaim sebagai milik pribadi warga kebanyakan berada di wilayah pantai selatan Pamekasan dan salah satunya dijadikan lokasi pembangunan hotel.

Tanah negara yang diklaim sebagai milik pribadi warga, umumnya tanah yang dijadikan tempat kegiatan usaha. Seperti yang ditempati salah satu hotel di Jalan Raya Ambat Tlanakan dan di Jalan Raya Panglegur, Pamekasan. Tanah negara ini diklaim milik warga, lalu dijual pada pihak pengusaha dan akhirnya dibangun pertokoan.

“Langkah yang kami lakukan ini juga untuk menyerap informasi dan sebagai tindak lanjut dari yang disampaikan masyarakat kepada kami,” jelas Suli Faris.

“Minimal kami bisa mengetahui gambaran secara keseluruhan tentang persoalan kepemilikan tanah negara menjadi milik pribadi ini,” kata Suli Faris.

Selain mengundang pihak BPN, Komisi A juga mendatangkan instansi terkait, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan perwakilan warga.

Serap informasi tentang kepemilikan tanah negara menjadi milik pribadi warga ini dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam serap informasi yang dipimpin oleh Ketua Komisi A Suli Faris ini, diikuti semua unsur pimpinan DPRD, juga dihadiri Sekda Hadi Suwarso serta jajaran instansi terkait di lingkungan Pemkab Pamekasan. (*/jb1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site