Warga Tolak Pengeboran Sumur Baru Lapindo

SIDOARJO (jurnalberita.com) – Aksi penolakan pengeboran sumur baru Lapindo Brantas di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan gabungan warga korban luapan lumpur Lapindo, semakin meluas. Aksi penolakan tersebut berlangsung di Desa Mindi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Selasa (8/3/2011).

Sebagian besar pengunjuk rasa ini adalah Korban lumpur yang yang proses pembayaran ganti ruginya belum selesai. Warga menuntut Lapindo menyelesaikan terlebih dulu ganti rugi mereka apabila perusahaan milik Bakrie ini ingin melanjutkan pengeboran di Sidoarjo.

Tidak ada orasi dalam aksi unjukrasa ini, mereka melakukan aksi tutup mulut menggunakan plester warna hitam. Ini sebagai simbol kejengkelan warga sebab berbagai aksi sudah dilakukan, namun proses pembayaran ganti rugi mereka tetap saja tersendat.

“Sudah lima tahun kami menderita karena ganti rugi belum dibayar, kok ini malah akan melakukan pengeboran lagi?” kata Zainul Arifin, warga korban lumpur.

Seperti diketahui, Lapindo Brantas saat ini kembali mengajukan izin pengeboran baru di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin. Rencananya, Lapindo akan memperdalam pengeboran lima sumur di lokasi tersebut dari kedalaman 3.400 kaki menjadi hingga 6.800 kaki.

Namun, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengaku tidak akan memberi izin pengeboran baru tersebut. Bupati menyatakan akan menyerahkan pada masyarakat di sekitar pengeboran. Apabila mayoritas warga menolak, dia tidak akan memberikan izin.

Warga dan aparat desa di sekitar pengeboran ternyata menyatakan menolak pengeboran baru. Sebab, warga mengaku tidak mendapatkan manfaat dengan adanya perusahaan yang melakukan pengeboran ini.

“Selama ada pengeboran yang lama di Desa Kalidawir ini, sumbangan yang didapatkan desa bisa dikatakan tidak ada. Kami juga khawatir kejadian semburan Lumpur Lapindo di Desa Renokenongo terulang,” kata M Isroi, warga Desa Kalidawir. (jb1/*)

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site