Gubernur dan Otpel Berniat ‘Rebut’ Aset Pelindo III

Salah satu dari beberapa aset PT Pelindo III, yang kabarnya diincar pihak lain. (foto : Ist)

SURABAYA (Jurnalberita.com) – Meski PT Pelabuhan Indonesia III (PT Pelindo III) telah memiliki ijin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP), sesuai keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 88 tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 14 februari 2011, namun tak menyurutkan beberapa pihak mengincar sekaligus ingin menguasai aset yang dikelola PT Pelindo III. Hal ini memantik reaksi keras jajaran Direksi PT Pelindo III.

Dalam rilis yang dikirimkan kepada redaksi jurnalberita.com disebutkan, tak hanya Otoritas Pelabuhan (OP) III Tanjung Perak, Gubernur Jatim pun berniat meminta aset yang selama ini dikelola PT Pelindo III, khususnya beberapa aset PT Pelindo III yang berada di wilayah Jawa Timur

Setelah sebelumnya gagal membagi Terminal Jamrud Utara dengan pihak ketiga, OP-III kembali meminta fasilitas Terminal Berlian Timur, yang telah dikelola oleh PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), anak perusahaan PT Pelindo III.

OP-III Tanjung Perak melalui suratnya nomor PU.601/01/04/OP.SBA.2011 yang ditandatangani Kepala Otoritas Pelabuhan III Tanjung Perak Surabaya, I Nyoman Gde Saputra tertanggal 30 Maret 2011,  mengirimkan surat yang ditujukan pada Menteri Perhubungan, melalui Dirjen Perhubungan Laut, perihal permohonan ijin uji coba penggunaan dermaga Berlian Timur untuk kegiatan pelayanan kapal dan bongkar muat barang oleh PT Pelabuhan Jatim I (PJTS).

Dalam surat tersebut disebutkan, sebelumnya OP-III telah menerima permohonan PJTS untuk uji coba operasi. Padahal, fasilitas yang diminta tersebut masih dalam penguasaan BJTI sebagai anak perusahaan Pelindo III dan telah memiliki ijin Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

Menanggapi surat tersebut, Direktur Utama PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), Rahmat Satria mengatakan, tidak selayaknya tindakan tersebut dilakukan Otoritas Pelabuhan III.

Wong dia tahu, fasilitas yang dimaksud dikelola BJTI anak perusahaan Pelindo III BUMN. Kami juga BUP dan selama ini memberikan pelayanan dengan baik. Seluruh pendapatan disetor ke pemerintah melalui BUMN Pelindo III. Surat ini mengundang masalah,” kata Rahmat.

Menurut Rahmat, Otoritas Pelabuhan III harus bertanggung jawab, bila ada gerakan yang mereaksi surat OP-III tersebut. “Para pegawai BJTI menyatakan tersinggung dengan surat ini dan harus disikapi,” katanya.

Keinginan merebut fasilitas Pelabuhan Tanjung Perak juga dilakukan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, melalui surat bernomor ; 552/46/104/2011 tertanggal 7 Januari 2011, Soekarwo mengirim surat kepada 3 (tiga) Menteri yaitu, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan.

Soekarwo minta sebagian aset PT  Pelindo III yang berada di Provinsi Jawa Timur sebagai aset pengelolaan pemerintah provinsi. Ketiga aset PT Pelindo III itu antara, Pelabuhan Tanjung Perak, Gresik, Tanjung Tembaga (Probolinggo) dan Tanjung Wangi (Banyuwangi).

“Siapa pun tahu, kalau sampai sekarang ini fasilitas pelabuhan oleh pemerintah masih diserahkan ke Pelindo III. Tidak ada perubahan atau pemindahan aset. Pendapatan Pelindo III juga disetor ke pemerintah,” kata Direktur Utama PT Pelabuhan III, Djarwo Suryanto.

Menurut Djarwo, tidak ada alasan bagi Direksi PT Pelindo III melepas aset pelabuhan pada pihak lain tanpa adanya peraturan baru dari pemerintah. “Kami patuh pada undang-undang dan peraturan pemerintah,” tambah Djarwo. (jbc2/humaspp3/*)

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site