Jajaran Kemenhub Lakukan Kebohongan Publik

Surati Presiden, SPPI III Tagih Janji dan Komitmen Pemerintah

foto : fb / Istimewa

SURABAYA (Jurnalberita.com) – Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia III (DPP SPPI III) gerah dan melakukan protes pada pemerintah menyikapi kondisi dan tekanan yang dilakukan beberapa pihak yang dialamatkan pada PT Pelabuhan Indonesia III (PT Pelindo III). Surat protes itupun dilayangkan kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dengan tembusan Kementrian Keuangan, Kementrian BUMN serta lembaga tinggi negara lainnya.

Dalam surat yang ditandatangani  Ketua SPPI III, M. Fatkhur Roji dan Sekretaris Jenderal, Kadek Patria tertanggal 8 maret 2011, juga dicantumkan beberapa kebohongan publik yang dilakukan jajaran Kementrian Perhubungan, yang dianggap tidak sesuai dengan implementasi undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

Akibat penyampaian hal yang tidak relevan dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 dan tidak benar kepada masyarakat hingga menimbulkan salah tafsir dan pemahaman masyarakat luas serta menimbulkan keresahan bagi segenap pegawai pelabuhan dan ketidakpastian usaha bagi stakeholder pelabuhan, baik melalui media maupun seminar-seminar.

Padahal, menurut SPPI III, pemerintah melalui Kementrian Perhubungan menjelang akan disahkanya UU No. 17 Tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Perhubungan kepada Presiden RI Nomor : HK.003/1/7 APhb-2008 tanggal perihal laporan perkembangan pembahasan RUU tentang Pelayaran, antara lain dinyatakan, bila PT Pelindo tetap diberi kewenangan dalam menyelenggarakan jasa kepelabuhanan, kecuali untuk kegiatan pada pelabuhan baru atau diluar daerah lingkungan kerja (DLKR), harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. (jbc2)

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site