Mendedah Demokrasi dan Penderitaan Rakyat

Drs. H. Sirmadji Tjondropragolo, MPd.

SURABAYA (jurnalberita.com) – Drs. H. Sirmadji Tjondropragolo, MPd sosok politisi ulet dari PDI Perjuangan ini mulai berkoar keras. Dia tak lagi membendung benaknya, ketika menyaksikan Demokrasi, Pancasila dan Penderitaan Rakyat Cilik yang tergerus oleh tata perilaku Liberalisasi yang menyimpang dari adatnya Keindonesiaan ini.

“Coba sibak dengan cermat, perilaku demokrasi di Indonesia yang diwujudkan oleh sistem dan perilaku individual sang pemangku kekuasaan terkesan bebas. Namun sesungguhnya tidak ada lagi nilai-nilai koperatif dan kerja samanya, semua harus dihitung berdasarkan transaksional dan prosedural,” sentil tajam ketua PDI Perjuangan Jatim yang ke dua kali periode ini.

Sirmadji yang suka panggil-memanggil ‘friend’ di kalangan sahabat dan kerabat itu mau mengingatkan kita semua. Khususnya, kaum atas dan menengah yang masih mau meletakkan asas demokrasi secara benar dan tepat, kita diajari oleh kehidupan dalam berdemokrasi. Tentunya, demokrasi ala Indonesia yang berpijak atas dasar nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan kultural Indonesia. Sebagaimana pula diletakkannya jati diri bangsa oleh founding fathers, para bapak pendiri yang antara lain, Bung Karno.

“Demokrasi memang kadang menggunakan pula ilmu hitung, ketika dikaitkan dengan pragmatisme dalam meraih dukungan suara. Namun bagi budaya masyarakat Indonesia, bukanlah hal demikian yang menjadi esensinya. Demokrasi bisa dipahami oleh penguasa sebagai alat, tapi hendaknya dijadikanlah alat yang benar dalam memperbaiki kemaslahatan hidup dalam berbangsa dan bernegara Indonesia. Siapa lagi, kalau bukan bangsa Indonesia yang khususnya kaum marhaenis, yang mau menyelamatkan Demokrasi ala Indonesia kita ini,” lontar Sirmadji yang mantan dosen dan PNS itu, ia mengajukan diri mundur untuk masuk secara legal ke PDI di masa kepemimpinan H Soerjadi.

Kalau warga bangsa, rakyat dan penduduk Indonesia, lanjut Wakil Ketua DPRD Jatim ini, dibawa ke dalam arus kuat Demokrasi Liberal maka dampak negatifnya akan terpampang gamblang. Dan nilai pragmatisnya pun akan dirasakan dengan jelas, sejelas penderitaan wong cilik yang marhenis itu akan makin tertindas. “Saya di depan Peringatan HUT PDI Perjuangan 2011 di Tulungagung, mampu menguak dan menimba penderitaan rakyat yang makin tergerus,” ungkapnya.

“Ketika  saya tanyakan bagaimana pasaran harga sapi dan kambing sampean semua? Mereka menjawab serempak, tanpa dikomando. ‘Turun dan selalu merugikan kami, Pak,’ celoteh mereka, di depan mata dan telingaku yang masih normal ini”, kata Sirmadji dalam menuturkan penderitaan wong cilik yang senyumnya makin terasa masam itu.

Ditandaskan lagi olehnya, inilah gambaran fakta sosial, dalam jaman reformasi yang masih belum ditata dengan benar dan tepat oleh Pemerintah. Menurut Sirmadji, masa kini cenderung kuat memasuki neoliberalis. Artinya kaum pemilik modal kuat yang menentukan hidup kita. “Dan Pemerintahan pun cenderung mendukung dan akan ikut masuk pusaran pasar bebas tanpa melindungi segenap rakyatnya sendiri,” ungkap Sirmadji yang tampak cemas dalam menilik nasib rakyat, Jatim khususnya.

Jadi, lanjut Sirmadji yang berputra 3 orang itu, kalau harga gabah murah, harga sapi dan kambing sampean semua menjadi murah, ini dikarenakan oleh sikap Pemerintah yang salah. Bukan sampean dan kita yang salah, tetapi Pemerintahan kita yang salah. “Pemerintah tidak melindungi hak hidup dan hak sosial rakyatnya, mereka hanyut oleh pasar bebas yang liberal itu,” tegas putra dari Bapak Manidjo dan Ibunda Mislah yang sederhana dan santun itu.

Sosok Sirmadji yang digembleng oleh keadaan dan penderitaan di desanya yang terpencil di kawasan Trenggalek mulai 7 Juli 55 tahun lalu itu, makin meradang dalam mengupas penderitaan sosial wong cilik. Apalagi dia mempunyai sikap yang didasarkan oleh kata ‘ikhlas’ ini, sebelumnya dipatrikan dalam benaknya bahwa penderitaan rakyat, penderitaanku, maka nuraninya akan selalu tersulut jika menyaksikan berbagai fenomena dan nuansa penderitaan yang menggerus nasib wong cilik, dan penistaan kaum marhaenis di Indonesia secara umum.

“Lihat kebijakan Pemerintahan kita, mulai beras impor, gula impor, daging impor, garam pun impor. Padahal dulu dan UUD’ 45 kita memerintahkan bahwa harkat hidup rakyat Indonesia hendaknya dijunjung tinggi, segenap pula tumpah darahnya. Dan bukan sebaliknya, segala pranata yang menunjang perikehidupan rakyat digeruskan dan dilemahkan dengan berbagai argumentasi dan kebijakannya Pemerintah,” papar Sirmadji lagi.

Ia pun menyinggung, kini beras saja impor, sementara hasil panen raya gabah rakyat sendiri dibeli murah. Dolog dan Bulog dikuasai oleh kaum kapitalis dengan sistem oligopolinya itu. Daging mahal dan harganya terus naik, tetapi peternak tidak menikmati kenaikan harga. Bahkan untuk menjualpun rugi. “Juga soal gula dan garam yang diimpor langsung. Lha kalau gula dan garam rakyat dibunuh dengan kebijakan demikian, maka pengangguran dan kriminalisasi sosial akan meledak. Tinggal tunggu waktu saja,” kata Sirmadji memprediksi dalam masalah-masalah sosial.

Menurutnya ada sedikit keuntungan dari sisi kebijakan Kesehatan, Pendidikan dan UKM. Kebijakan inipun harus dikawal ramai-ramai oleh rakyat jelata, jika ingin harkat hidupnya yang tersisa itu masih bisa diraih dan dinikmati. “PDI Perjuangan, dalam konteks tiga hal ini menurunkan kader-kadernya untuk melakukan pendampingan langsung. Agar kebijakan dan ploting dana APBN dan APBD yang terkait langsung dengan Kesehatan, Pendidikan maupun UKM akan diawasi ketat. Karena fakta di lapangan, ada saja petugas dan aparat yang menyalahgunakan dan salah layanan,” tutur Sirmadji, yang terkadang ikut turun langsung, bila sang kader PDI Perjuangan merasa mentok. Lantaran ada kesulitan yang membelit dari perilaku petugas, namun ketika saya jelaskan yang memang seharusnya menjadi hak rakyat kecil ini baru diberikan dan direspon dengan benar.

Nilai-nilai Pancasila

Khusus menyinggung nilai-nilai Pancasila, Sirmadji akan memperjuangkan dan meminta pada Pemerintah maupun kalangan masyarakat luas, untuk kembali ke ideologi Pancasila. Karena hakekat Pancasila ini mengandung 5 spektrum atas kehidupan yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia.

“Lihat saja sila-silanya, mulai 1 sampai 5. Di sana termaktub dengan jelas dan tinggal pengejawantahannya saja diaktualkan lagi. Karena masa kini, hampir tak terbesit di benak para pejabat dalam pidatonya yang menyitir dan mereferensi dari Pancasila kita ini,” sodok Sirmadji dalam menyangkut ideologi negara itu.

Dipaparkannya, dalam Pancasila ada ajaran dan pesan paling mendasar, khususnya terkait soal gotong royong, kebersamaan dan koperatif. “Kini nilai-nilai ini menjadi kunci sukses dalam tatanan berbisnis, berpolitik, bermasyarakat, beragama dan bernegara, bahwa pijakan utamanya adalah kerjasama,” singgung alumnus PGA dan aktifis GMNI.

Diuraikan pula, bahwa tanpa nilai semangat kerjasama yang pernah kesohor melalui gerakan gotong royong di Indonesia ini, maka di masa mendatang akan tertimpa berbagai masalah tanpa bisa diatasi bersama. Sebab, semangat kebersamaan dan kegotongroyongan tidak lagi dimiliki.

“Padahal, dengan kebersamaan dan gotongroyong, yang berat akan terasa ringan dan yang sulit akan segera tertuntaskan. Karena di sana ada pula rasa tolong menolong dan bukan egois yang sebagaimana ditanamkan kaum neoliberalis itu,” tandas Sirmadji, sembari menunjukkan buku karya Martin A. Nawak, tentang kooperatif dan Sukarno: A Political Biography karya JD. Legge. (jbc5/jbc1)

Oleh: Drs. H. Sirmadji Tjondropragolo, MPd

 

Tags: , , , , , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

  1. Selamat, berkarya buat
    Drs. H. Sirmadji Tjondropragolo, MPd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site