NII Wujud Negara Gagal

\"\"

(jurnalberita.com) – Setelah bom buku dan teroris, belakangan ini publik digemparkan lagi adanya berita tentang Negara Islam Indonesia (NII) masuk kampus, penculikan mahasiswa berkedok NII sampai adanya isu cuci otak terhadap mahasiswa yang diduga dilakukan oleh NII, sehingga kini berkembang wacana ada “Negara di dalam Negara”. Berita yang terus tersebar tersebut selanjutnya direspon serius oleh masyarakat, kalangan Perguruan Tinggi dan orang tua mahasiswa. Kalangan kampus pun kini membentuk tim Pemantau NII.

Sudah begitu berbahayakah jaringan NII sampai perlu diwaspai? Namun saat ini Polri belum memiliki bukti-bukti jaringan NII melakukan tindakan makar. Jika tindakan meresahkan yang selama ini dilakukan jaringan NII, maka belum cukup buat Polri untuk menjerat para pelakunya dengan pasal-pasal makar (VIVAnews.com 27 April 2011). Apakah benar NII akan mendirikan negara di dalam negara kesatuan republik Indonesia? Hal ini tentu dapat dilihat dari aktifitas NII (Negara Islam Indonesia). NII merupakan generasi penerus dari NII yang dulunya dipimpin oleh Kartosoewirjo, yang kabarnya kini sudah memiliki struktur mirip negara, yakni dari ketua RT/RW, kepala desa, hingga kepala negara. Menurut informasi Presiden Negara Islam Indonesia (NII) diduga dijabat oleh Panji Gumilang alias Abu Toto alias Abu Ma\’arif. Pusat pemerintahan mereka berada di Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat (VIVAnews.com, 27 April 2011).

Bila dilihat aktifitas NII saat ini, memang belum mengarah ke tindakan makar seperti pemberontakan-pemberontakan yang sudah pernah dilakukan NII dahulu. Setidaknya pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) terjadi di empat daerah, yaitu : Pertama, DI/TII Jawa Barat, Sekar Marijan Kartosuwiryo mendirikan Darul Islam (DI) dengan tujuan menentang penjajah Belanda di Indonesia. Akan tetapi, setelah makin kuat, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 17 Agustus 1949 dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII). Upaya penumpasan dengan operasi militer yang disebut Operasi Bharatayuda. Dengan taktis Pagar Betis. Pada tanggal 4 juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditanggap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Akhirnya Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati 16 Agustus 1962.

Kedua, DI/TII Jawa Tengah Gerakan DI/TII juga menyebar ke Jawa Tengah, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Gerakan DI/TII di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah di bagian utara, yang bergerak di daerah Tegal, Brebes dan Pekalongan. Setelah bergabung dengan Kartosuwiryo, Amir Fatah kemudian diangkat sebagai komandan pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Untuk menghancurkan gerakan ini, Januari 1950 dibentuk Komando Gerakan Banteng Negara (GBN) dibawah Letkol Sarbini. Pemberontakan di Kebumen dilancarkan oleh Angkatan Umat Islam (AUI) yang dipimpin oleh Kyai Moh. Mahfudz Abdulrachman (Romo Pusat atau Kiai Sumolanggu). Gerakan ini berhasil dihancurkan pada tahun 1957 dengan operasi militer yang disebut Operasi Gerakan Banteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Gerakan DI/TII itu pernah menjadi kuat karena pemberontakan Batalion 426 di Kedu dan Magelang/ Divisi Diponegoro. Di daerah Merapi-Merbabu juga telah terjadi kerusuhan-kerusuhan yang dilancarkan oleh Gerakan oleh Gerakan Merapi-Merbabu Complex (MMC). Gerakan ini juga dapat dihancurkan. Untuk menumpas gerakan DI/TII di daerah Gerakan Banteng Nasional dilancarkan operasi Banteng Raiders.

Ketiga, DI/TII Aceh. Adanya berbagai masalah antara lain masalah otonomi daerah, pertentangan antar golongan, serta rehabilitasi dan modernisasi daerah yang tidak lancar, menjadi penyebab meletusnya pemberontakan DI/TII di Aceh. Gerakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Tengku Daud Beureueh yang pada tanggal 20 September 1953 memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Pemberontakan DI/TII di Aceh diselesaikan dengan kombinasi operasi militer dan musyawarah. Hasil nyata dari musyawarah tersebut ialah, pulihnya kembali keamanan di daerah Aceh.

Keempat, DI/TII Sulawesi Selatan Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Tenyata Kahar Muzakar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan delam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya. Tuntutan itu ditolak karena banyak diantara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Pemerintah mengambil kebijaksanaan menyalurkan bekas gerilyawan itu ke Corps Tjadangan Nasional (CTN). Pada saat dilantik sebagai Pejabat Wakil Panglima Tentara dan Tetorium VII, Kahar Muzakar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar Muzakar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DI/TII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953. Tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakar tertembak mati oleh pasukan TNI.

Apakah betul NII saat ini sebagai wujud perjuangan ideologi Islam murni (fii sabilillah)? secara substansi, makna kebangkitan Neo NII yang lahir saat ini, sulit untuk dinilai dan atau diatasnamakan sebagai wujud perjuangan yang murni untuk tegaknya Islam (apalagi sampai dikategorikan sebagai jihad suci fii sabilillah). Hal ini berbeda dengan Perjuangan dan usaha terdahulu yang dilakukan karena semangat dan ketulusan untuk memperjuangkan Islam, yang tidak didorong dalam rangka memperoleh jabatan politis atau sarana materi (Mohamad Fatih, ceriwis.info).

Dalam pemahaman ketatanegaraan, gagasan NII mengingatkan kita pada adanya sebuah perbedaan antara negara kesatuan dan negara federasi yang sama-sama sudah pernah berdiri di Indonesia. Apakah NII punya modal karakter yang sama dengan negara federasi, dalam hal kekuatan untuk bisa berdiri di dalam negara? Apakah gagasan NII nasibnya sama dengan negara federasi yang sudah pernah berdiri di dalam Indonesia, namun tidak sejalan dengan bangsa Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memahami bagaimana ciri-ciri negara yang dapat tumbuh sesuai yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia, serta ciri negara yang bisa tumbuh di dalam negara (Negara dalam Negara), adalah dengan mengukur Negara kesatuan RI yang sampai hari ini telah mampu bertahan dengan negara kesatuan, dengan mengukur Negara federal yang juga pernah berdiri di Indonesia (1948-1950), namun akhirnya kandas digantikan negara kesatuan.

Dari uraian di atas menunjukkan, bahwa sejak awal pendiri Republik ini memang bercita-cita mendirikan negara kesatuan. Jika RI akan diubah menjadi negara yang bukan kesatuan berarti UUD 1945 harus diubah. Selain bertentangan dengan UUD 1945, bentuk NII dikhawatirkan akan menimbulkan disintegrasi karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam agama dan kepercayaan. Misalnya dalam negara yang berbentuk federasi saja membutuhkan pemerintahan yang kuat, butuh masyarakat yang homogen, butuh kesamaan-kesamaan antar wilayah yang akan menjadi negara bagian serta wawasan kebangsaan yang kuat dan secara teoritik hal itu sulit diterapkan di Indonesia. Karena kita ini heterogen (pluralism/berbagai macam agama), faktor kesukuan masih menonjol, sebagai contoh dominasi kaum terdidik dari penduduk Jawa dan sebagian Sumatera.

Bila dikembangkan menjadi NII, federasi atau negara yang mencirikan satu golongan, heterogenitas justru akan menjadi penghambat. Negara federasi saja dengan penduduk yang heterogen lazimnya juga rentan terhadap disintegrasi. Uni Soviet yang multietnis, bisa dijadikan contoh. Saat pemerintahannya lemah, mereka pecah menjadi negara-negara baru. Karena setiap negara bagian memiliki etnis yang dominan. Kondisi itu berbeda dengan AS atau Malaysia. Di kedua negara itu, ia menyebut faktor homogenitas menjadi salah satu perekat. Malaysia menjadi federasi karena secara historis negara bagian terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil. Mereka kemudian bersatu membentuk Malaysia. Ini didukung dengan dominasi masyarakat Melayu.

Sifat Negara Kesatuan dan Federal

(1) hanya mengakui satu kedaulatan, yakni kedaulatan Negara, (2) kedaulatan daerah tidak diakui, apalagi ada Negara dalam Negara, (3) tidak ada negara bagian atau negara dalam Negara, yang ada adalah Provinsi yang dipimpin oleh gubernur.

Adapun salah satu sifat Negara Federal: (1) mengakui kedaulatan Negara bagian atau mengakui adanya Negara di dalam Negara (2) Negara bagian bisa membuat hukum sendiri, jadi tiap-tiap Negara bagian bisa jadi memiliki hukum yang berbeda (5) Negara federal tidak ada Provinsi, yang ada adalah Negara bagian yang dipimpin oleh gubernur.

Menurut A.B. Lapian, dkk (1996: 192), yang dimaksud dengan negara yang berbentuk federasi atau federal atau serikat pada hakikatnya adalah suatu negara-negara bagian. Secara terperinci negara federal memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, Penyelenggaraan kedaulatan ke luar dari negara-negara bagian diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Federal, sedangkan untuk kedaulatan ke dalam dibatasi. Kedua, Soal-soal yang menyangkut negara dalam keseluruhannya diserahkan kepada kekuasaan pemerintah federal. Ketiga, bentuk ikatan kesatuan-kesatuan politik pada negara federal bersifat terbatas. Dengan demikian antara negara federal dan negara kesatuan terdapat perbedaan dalam beberapa hal tertentu.

Mengenai perbedaan antara federasi dengan negara kesatuan, R. Kranenburg mengemukakan dua kriteria berdasarkan hukum positif sebagai berikut (a) Negara-bagian sesuatu federasi memiliki “pouvior constituant”, yakni wewenang membentuk undang-undang dasar sendiri serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka dan batas-batas konstitusi federal, sedangkan dalam negara kesatuan organisasi bagian-bagian negara (yaitu pemerintah daerah) secara garis besar telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat; (b) Dalam negara federal, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal, sedangkan dalam negara kesatuan wewenang pembentukan undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan wewenang pembentukan undang-undang rendahan (lokal) tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat itu. (Miriam Budiardjo, 2000).

Negara Islam Indonesia (NII) adalah sebuah gagasan dan pergerakan yang ingin mengganti negara kesatuan Indonesia dengan konsep NII yang belum diatur dalam ketentuan konstitusi Negara Indonesia. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Dengan demikian Indonesia hanya memiliki negara kesatuan dan tidak mengenal negara di dalam negara.

Dari perjalanan sejarah negara federasi yang pernah ada (1948-1950), beserta gerakan ideologi Komunis yang ingin mengganti Pancasila (-1965), sampai dengan adanya gerakan ingin mengganti negara Islam, hal tersebut adalah saksi sejarah yang sangat berharga bagi Indonesia bahwa menunjukkan NKRI adalah harga mati. Dengan demikian gagasan Negara Islam Indonesia (NII) saat ini kiranya belum bisa diterapkan untuk bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia adalah pluralistis baik dari agama, maupun kepercayaanya.

Lepas dari segala persoalan tersebut, keberadaan NII menunjukkan bahwa negara gagal merespon temuan awal gerakan Negara Islam Indonesia (NII), sehingga NII tetap tumbuh. Apalagi kalau sampai NII sudah berbentuk kepemerintahan, ada Presiden, Menteri dan gubernur. Untuk itu tidak bisa didiamkan dalam NKRI.

Oleh: Fayakun, SH

Penulis adalah Seorang Advokat dan Dosen di STIKes Hutama Abdi Husada Tulungagung

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*