Soekarwo Deklarasi ‘Perang’ Minta Hak Dari WMO

Soekarwo dan salah satu tokoh AIPI. (foto : jbc5/jbc)

SURABAYA (Jurnalberita.com) – Gubernur Jatim Soekarwo mendeklarasikan ‘perang’ dengan menggunakan akal dan akses. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan serta memperoleh hak Provinsi Jatim dari pengoperasian West Madura Offshore (WMO).

“Jangan coba-coba tilap Jatim. Semua kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Bukan diatur tanpa kompromi dan seenaknya sendiri,” tegas Soekarwo, yang akrab dipanggil Pakde Karwo.

Jika menilik peta potensi mineral di kawasan pantai timur selat Madura, tepatnya di seputar Pulau Madura dan Kangean, ditemukan sedikitnya 20 titik blok, yang telah dikelola dan dieksplorasi kaum kapitalis. Anehnya, provinsi Jatim cenderung ditinggal alias ditilap, seperti pada salah satu blok WMO.

Pernyataan ‘deklarasi perang’ atas hak kehidupan bagi penduduk Jatim yang berjumlah 38 juta jiwa itu, menurut Pakde Karwo adalah segalanya. “Saya sangat menyadari diberi amanat rakyat Jatim ini. Maka sewajarnya pula saya berjuang buat memakmurkannya,” jelasnya, saat melakukan temu wicara dengan para ilmuwan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) di Hotel Singgasana, belum lama ini.

Sikap Pakde Karwo sangat beralasan, lantaran menangkap gejala dan sikap Darwin Zahedy Saleh, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, cenderung menilap dan meniadakan hak Provinsi Jatim. Terlebih sudah dilansir bahwa pembagian saham WMO hanya diperuntukkan bagi Pertamina sebesar 80 persen dan Kodeco 20 persen.

Suli Daim, Wakil Ketua fraksi PAN DPRD Jatim. (foto : jbc5/jbc)

Menyinggung keberadaan Kodeco Energy Co Ltd, sempat menyulut amarah dan panas hati kalangan DPRD Jatim. Para politisi ini pun tidak tinggal diam, mereka meminta dewan membuka jalur Pansus Kodeco yang diketuai Tjutjuk Sunario, hingga terbitlah 8 rekomendasi, diantaranya Kodeco dinyatakan ingkar janji (wanprestasi).

Menurut Ketua Komisi C bidang Anggaran dan Keuangan Hj. Kartika Hidayati, sesuai ketentuan yang berlaku, Provinsi Jatim mempunyai hak melalui UU Minyak dan Gas No. 22 Tahun 2001. Jatah Jatim sebagai daerah penghasil mendapat minimal 10 persen.

“Kami berharap ada kelegowoan pemerintahan. Jangan lagi diserahkan kepada pihak asing. Serahkan saja total kepada swasta nasional atau BUMN dan BUMD kita. Khususnya Jatim berharap fifty-fifty, misalnya 51 persen Pertamina dan 49 persen Petrogas Jatim Utama,” celetuk Kartika dari fraksi PKB di depan wartawan.

Suli Da’im, Wakil Ketua fraksi PAN DPRD Jatim lebih lantang. Ia meminta gubernur menutup kemudahan, bahkan akses laut maupun darat untuk sementara bagi pengelolaan gas dan mineral di Jatim. “Buat apa eksploitasi hasil gas dan pertambangan, kalau Jatim diremehkan dan ditinggali polusinya saja,” tegas Suli dengan ekspresif. (jbc5/jbc2)

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site