Ketua Komisi A: Perda PP Itu Produk Politik

H Sabron D Pasaribu bersama pengurus REI Jatim. (foto:jbc5/jbc)

SURABAYA (jurnalberita.com) – H. Sabron D Pasaribu, Ketua Komisi A DPRD Jatim tidak tinggal diam ketika mendengar penyataan bernada kritik Gubernur Jatim dalam menanggapi perubahan Perda PP (Pelayanan Publik) yang disampaikan oleh Sekdaprov Jatim, Dr H Rasiyo.

“Hal itu boleh saja. Tapi perlu diingat, soal Raperda PP ini masih bersifat lentur dan belum ditetapkan. Sehingga siapapun boleh memberi masukan dan kritikan,” tegas Sabron kepada jurnalberita.com.

Sabron yang berpengalaman memimpin Komisi A itu menambahkan, bahwa siapa saja boleh urun rembug. Namun hendaknya diingat, siapapun di luar koridor kelegislasian dilarang mendikte. “Perda, bagi Komisi A merupakan produk politik yang kemudian akan menjadi koridor hukum di Pemprov Jatim,” tegas tokoh yang aktif di berbagai organisasi ini.

Ia kemudian menuturkan, Perda No. 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik yang juga menelorkan lembaganya berupa KPP (Komisi Pelayanan Publik) ini, tidak bertentangan dengan Ombudsman maupun Undang-undang PP. “Apalagi bertabrakan, jadi tidak mungkin. Karena kita selalu selaras,” paparnya.

Sabron membandingkan pula, bagaimana lembaga hukum di Indonesia dalam urusan korupsi diurusi banyak lembaga. Mulai Kepolisian, Kejaksaan sampai akhirnya terlahir KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang ketiganya tidak tumpang tindih, tapi saling membantu dalam percepatan penanganan korupsi.

“Seperti halnya KPP, nantinya makin mempertajam sekaligus memperbaiki pelayanan publik. Hal ini akan menguntungkan masyarakat luas, meskipun ada lembaga independen Ombudsman,” sentil Sabron yang juga petinggi di Partai Golkar Jatim itu.

Sabron pun menyayangkan, jika ada anggota Komisi A yang tidak tangguh dan tidak bersatu dalam misi menggolkan perubahan Perda PP itu. Hal demikian berulang kali dia alami, mulai soal memperjuangkan penetapan HUT Provinsi Jatim dan Perda PP yang disudutkan oleh staf ahlinya Depdagri (Departemen Dalam Negeri).

“Semua kami tampung, tapi juga saya ingatkan bahwa ini soal produk politik. Ketika menjadi sebuah produk, kalau mau menolak silakan. Dan nyatanya, KPP akhirnya mengilhami lahirnya Ombudsman Pemerintahan RI,” tandas Sabron lagi. (jbc5/jbc1)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site