186 Sekdes Tak Kembalikan Tanah Bengkok

Sejak 2010 Tak Ada Tindakan Dari Pemerintah

Saiful Huda, Sekretaris Fraksi Gerindra.

TUBAN (jurnalberita.com)Setelah diangkat PNS Tahun 2010 lalu, beberapa Sekretaris Desa tak kunjung mengembalikan tanah bengkok yang dikelolanya saat masih menjabat Sekdes. Padahal tanah tersebut adalah aset desa (Tanah Kas Desa) yang mestinya harus dikembalikan ke desa masing-masing, bukannya dikelola secara pribadi.

Namun sampai sekarang tanah tersebut belum dikembalikan sama sekali, hal ini diungkapkan Sekretaris Fraksi Gerindra, Saiful Huda, Selasa (19/7/11). “Padahal para Sekdes ini sebelum dilantik menjadi PNS, sudah menandatangani perjanjian bahwa tanah bengkok lahan pertanian yang selama ini menjadi upah jabatannya akan diserahkan kembali pada pemerintah desa masing-masing.

Ditambahkan Saiful yang juga anggota Komisi A DPRD II Tuban, Ia mendesak agar pemerintah desa, melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Pemkab Tuban, segera menindak dan mengembalikan bengkok untuk kembali dijadikan kas desa. Karena mestinya kalau mau dijual, tanah tersebut harus dilelang sehingga bisa dijadikan tambahan kas desa.

“Jangan dibiarkan terus, karena sejak 2010 sampai sekarang tidak ada tindakan sama sekali. Dan tidak usah menunggu edaran Bupati, karena kalau dibiarkan akan ada unsur perbuatan melawan hukum. Karena menurut Perda, PP dan UU aturannya sudah jelas semua,” jelas politisi PKNU ini.

Sementara data yang berhasil dihimpun jurnalberita.com menunjukkan, bahwa pada tahun 2010 sekitar 212 Sekdes diangkat menjadi PNS. Namun hingga Juli 2011 lalu, hanya 26 Sekdes yang mengembalikan bengkoknya ke pemerintah desa. Diantaranya adalah Kecamatan Palang meliputi Desa Cendoro, Desa Wangun, Desa Dawung, Desa Leranwetan.

Sedangkan Kecamatan Senori yakni Desa Katerban, Desa Rayung, Desa Medalem dan Desa Leran, dan beberapa kecamatan lainnya. Dan untuk Kecamatan Tambakboyo, hanya 18 desa yang sudah mengembalikan semuanya.

Jumlah total, sekitar 186 Sekdes PNS yang masih belum mengembalikan tanah kas desa kepada pemerintah desa. Luas lahannya berbeda-beda sesuai dengan luas lahan pertanian masing-masing desa. Akibatnya, pemerintah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.

Sampai berita ini diturunkan, tidak ada tindakan sama sekali dari instansi terkait. Bahkan Kepala Bapemas dan KB Pemkab Tuban, saat dikonfirmasi melalui ponselnya, tidak aktif. Dan saat didatangi di kantornya guna mencari informasi, jurnalberita.com tidak mendapat penjelasan, karena menurut salah seorang staf, pimpinan sedang berada di luar kota. (jbc11/jbc1)

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site