Gapoktan Minta Pergantian Distributor Pupuk

TUBAN (jurnalberita.com) – Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kecamatan Plumpang dan seluruh kelompok tani meminta kepada PT. Petrokimia Gresik memberi sanksi dan mengganti Induk Koperasi Tani dan Nelayan (Ikoptan) sebagai distributor pupuk bersubsidi. Tuntutan itu diajukan lantaran induk koperasi tersebut dianggap tak memenuhi standar sebagai distributor, lantaran meresahkan serta merugikan.

Tuntutan yang didukung seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Plumpang, petugas pengawas pupuk bersubsidi, UPTD Pertanian dan Camat setempat ini diajukan, setelah banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh distributor tersebut.

Informasi yang diperoleh jurnalberita.com dari Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KP3), distributor meminta transfer terlebih dahulu sebelum pupuk dikirim, kelompok tani dan Gapoktan diminta dana tambahan untuk pengiriman sebesar Rp.1000/sak serta membayar sebesar Rp.70 ribu – Rp.100 ribu untuk satu kali pengiriman.

“Banyak mas. Berdasarkan laporan dari teman-teman kelompok tani dan Gapoktan,
temuan teman tersebut (KP3- red) itu yang bisa dibuktikan, yang lain masih banyak. Sebenarnya kita sudah komplain pada bulan Maret lalu, tapi tak ada tanggapan dari Petro,” kata Sukisno, Kades Ngerayung, salah satu diantara Kades yang ikut menandatangani penggantian distributor.

Tak hanya itu, pada saat bukan musim tanam, kelompok tani dan Gapoktan diwajibkan untuk membeli pupuk dan pengiriman pupuk tidak sesuai dengan RDKK yang diajukan oleh kelompok tani atau Gapoktan. Lebih aneh lagi, selama ini distributor tidak mempunyai gudang sebagai salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi sebagai distributor.

“Gudang saja baru kemarin, setelah ada protes papan namanya baru dipasang, peralatan pendukung penyimpanan pupuk saja, seperti dasaran untuk tumpukan pupuk tidak ada. Sebelumnya, pupuk ditempatkan pada truk yang akan mendistribusikannya ke seluruh Gapoktan dan kelompok tani. Yang pasti, keberadaan Inkoptan tidak membuat para petani tertolong malah membuat beban baru, apalagi saat panen gagal,” kata Fatoni warga desa Kebomlati Plumpang.

Penolakan Inkoptan sebagai distributor pupuk bersubsidi membuat salah satu dari tim atau KP3, dalam hal ini Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata, Ir. Budi Wiyana angkat bicara. Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, ia menyatakan berdasar hasil pertemuan dengan KP3 telah diperoleh keputusan agar distributor memfungsikan bekas rumah makan sebagai gudang Inkoptan, bertanggungjawab atas biaya pendistribusian pupuk dan melarang sopir meminta uang saku, membeli terlebih dahulu untuk meringankan kelompok tani dan Gapoktan, serta distributor ikut mengawasi dan memantau harga pupuk agar sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan.

“Kalau sampai tingkat pergantian distributor, itu kewenangan Petrokimia. KP3 hanya mereferensi, salah satunya masalah itu,” kata Budi. (jbc11/jbc2)

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site