LBH Kidal Sesalkan Laporan MA

\"\"SURABAYA  (jurnalberita.com) – Laporan Mahkamah Agung (MA) nomor LP/432/VII/2011,  lewat kuasa hukumnya Peter Kurniawan ke Mabes Polri terkait pernyataan Komisioner Komisi Yudisial (KY), Suparman Marzuki tentang pungli rekrutmen hakim, membuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Jatim ini angkat bicara. Pasalnya, laporan MA ke mabes Polri dinilai LBH Surabaya ini berlebihan dan tidak etis.

Masak MA melaporkan Suparman ke Mabes Polri, apakah ini tidak aneh? Anehnya lagi yang melapor mengatasnamakan MA. Kalau hakim atau person, kita masih bisa menerima,” ujar Kepala Bidang Operasional LBH Surabaya Jatim, Faiq Assidiqi, Rabu (13/7/11).

Selain itu menurutnya, laporan yang dilakukan MA sebagai institusi merupakan insiden buruk bagi masyarakat. Pelaporan yang dilakukan MA yang notabene dalam kapasitas institusi (kumpulan pakar atau ahli hukum), sudah semestinya mengetahui bahwa MA adalah badan hukum publik tidak bisa menjadi subjek hukum atau korban dalam kasus pencemaran nama baik.

”Dugaan pencemaran nama baik sebagaimana konsepsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hanya bisa dikenakan pada subjek hukum atau korban yang mempunyai perasaan. Hal itu sangat berbeda apabila dikenakan pada MA sebagai lembaga tidak mempunyai perasaan,’’ paparnya.

Selain itu Faqi menyatakan, sikap MA yang berlebihan lainnya adalah tindakan pelaporan yang disampaikan MA ini menunjukkan kesan benturan antara lembaga MA dengan KY. Menurutnya, hal semacam ini harus dihentikan, karena yang menjadi korban benturan lembaga ini adalah masyarakat. ”Pasti masyarakat yang menjadi korban, karena keberadaan mereka sangat diperlukan masyarakat dalam mencari keadilan,” katanya.

Melihat permasalahan di atas, Posko Pemantauan Peradilan Jatim, Abdul Fatah mengatakan, seharusnya pernyataan Suparman di media massa yang mengungkapkan ada permainan pada penerimaan calon hakim harus disikapi positif oleh MA. Menurutnya, MA harus mengambil pelajaran dari pernyataan Suparman. ”Apalagi yang memberikan masukan adalah Suparman yang notabene seorang komisioner KY, apakah ini tidak baik untuk perbaikan kinerja MA dan jajarannya,\’\’ tuturnya.

Ke depan ia meminta dengan belajar masalah tersebut diharapkan ada proses pembelajaran di tubuh MA dalam merekrut para hakim baru. ”Kita ingin memberikan masukan ke MA, apabila merekrut hakim harus dengan cara-cara yang benar tidak ada syarat KKN-nya,” ujarnya. (jbc4/jbc1)

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*