Pansus WMO, Kunci Aset 21 Blok Lain

HM Nizar Zahro. (foto:jbc5/jbc)

SURABAYA (jurnalberita.com) – Panitia Khusus WMO (West Madura Offshore) yang dipelopori Nizar Zahro, akan ngotot memperjuangkan PI (Participation Initial) yang sebesar 10%. Alasannya, pemerintah cenderung tidak tulus dan contoh riil adalah kasus Bojonegoro.

“Pemkab Bojonegoro, yang memiliki Blok Bojonegoro (dulu disebut Blok Cepu) ini, kabarnya PI minimal 10% nya sulit dicairkan,” lontar Nizar Zahro ketika ditemui di Hotel Elmi dalam Rakerwil PBR (Partai Bintang Reformasi) Jatim.

Nizar, putra KH Zahro Bangkalan, yang kini masuk dalam PAN (Partai Amanat Nasional) Jatim itu, menandaskan lagi bahwa Pansus WMO merupakan kunci riil untuk membuka pintu-pintu PAD (Pendapatan Asli Daerah) atas berbagai pertambangan mineral dari kawasan Jawa Timur.

“WMO yang berada di seputar Madura itu, dikepung pula 20 titik blok lain yang dikuasai oleh asing dan swasta nasional. Apakah 20 titik lainnya sudah melakukan sharing sesuai ketentuan dengan Pemerintahan Daerah?” sentil Nizar, Ketua PBR Jatim ini.

Diuraikan olehnya, khusus WMO yang mampu memproduksi 36.000 barel/hari. Jika dihitung nilai brutonya dalam setahun akan ketemu angka minimal Rp 36 Trilyun. Maka hak Pemprov Jatim yaitu minimal Rp 3,6 Trilyun dengan harga perbarel $ 90.

“Pansus WMO DPRD Jatim ini pun, diharapkan mampu mengkuak pontensi blok-blok yang lainnya. Pemerintah harus terbuka dan jujur, jika ingin memakmurkan rakyatnya. Jangan hanya jargon dan berkilah atasnama kesejahteraan rakyat, namun nyatanya tidak konkrit,” ungkap Nizar.

Sementara pihak Pertamina, sebagai pengelola WMO, masih terkesan arogan meski sudah membuka peluang. “Kami merespon permintaan daerah,” kata Wakil Presiden Korporasi PT Pertamina, Muchammad Harun, di Jakarta.

Tetapi Harun berharap jalur PI yang sebesar 10% itu, dikoordinasikan dengan Pemprov Jatim. Dan jangan sampai ada protes, seperti Bojonegoro dan Bangkalan. “Satu hal lain, PI 10% diberikan untuk wilayah kerja baru, dan untuk wilayah kerja lama seperti WMO, seharusnya tidak ada. Ini adalah kebaikan Pertamina, untuk tetap memberikan hak PI 10% kepada Pemda setempat,” tandasnya.

Harun menerangkan ini adalah niat baik Pertamina. “Namun hendaknya dikelola oleh BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dan bukan diserahkan maupun melibatkan swasta,” lontar Harun yang seakan memberi rambu-rambu ketat.

Menurut Nizar Zahro, pihak Pertamina jangan berlebihan. Dalam konteks hak PI dan Kesejahteraan (Kesra) adalah kewajiban negara terhadap rakyatnya. Jadi, jika diibaratkan bagi hasil dan kewajiban, maka Kesra seharus 60%, Pemerintah Nasional 10%, Pemerintahan Daerah 10% dan sisanya 20% untuk biaya produksi.

“Jangan sampai Pertamina berlagak seperti penguasa atas negara, mari duduk bareng dan berbicara secara terbuka. Untuk apa Pertamina maju sementara rakyatnya melarat, negara dielukan orang asing, sedangkan rakyatnya seperti ayam mati di lumbung padi,” seloroh Nizar yang duduk di Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan di DPRD Jatim. (jbc5/jbc1)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site