Surat Disdikpora Soal Daftar Ulang Diacuhkan

\"\"

TUBAN (jurnalberita.com) – Surat himbauan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Tuban tentang pelarangan kepada setiap lembaga pendidikan agar tidak memungut biaya daftar ulang kepada siswanya, ternyata tidak sepenuhnya dipatuhi beberapa sekolah.

Terbukti, masih saja terjadi penarikan biaya daftar ulang yang dilakukan lembaga pendidikan atau sekolah kepada wali murid melalui pengurus sekolah dengan cara membuat rapat yang menghadirkan kepala sekolah serta pengurus komite sekolah.

Jumlah penarikan biaya daftar ulang tergolong cukup mahal dengan nominal yang bervariatif, antara Rp.800 ribu hingga Rp. 1,2 juta. Biaya tersebut belum ditambah dengan biaya tambahan lainnya yang harus dibayar wali murid saat melakukan daftar ulang putra-putrinya.

Para wali murid pasrah dan mau tak mau harus membayarnya secara lunas lantaran putra-putri mereka sudah terdaftar. YM, salah satu wali murid yang tinggal di Kecamatan Tambakboyo ini misalnya. Ia mengaku terpaksa membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan pihak sekolah anaknya.

“Kami terpaksa tetap membayarnya. Kalau tidak, kan kasihan anak saya, bisa dikeluarkan oleh sekolahnya,” ujarnya saat ditemui jurnalberita.com, sembari meminta agar namanya disamarkan.

Dari data serta informasi yang berhasil diperoleh di lapangan, lembaga pendidikan dibawah naungan Disdikpora Tuban yang melakukan penarikan biaya daftar ulang, diantaranya SMA Kecamatan Bancar, SMA dan SMK Kecamatan Tambakboyo, SMK Kecamatan Jenu, dengan ketentuan dan besaran yang berbeda-beda, sesuai keputusan internal sekolah melalui rapat kepala sekolah dan komite sekolah.

Anehnya, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tuban Drs. Sutrisno ketika dikonfirmasi terkait penarikan biaya daftar ulang, seolah tak mengetahui adanya penarikan uang daftar ulang serta terkesan acuh tak acuh dan cuek. “Sekolah mana aja mas yang melakukan penarikan itu,” ujarnya.

Namun, saat diinformasikan beberapa nama sekolah dan dimintai penjelasan terkait surat yang pernah dikeluarkannya mengenai larangan daftar ulang, ia pun mengatakan, “surat saya sudah jelas, bahwa tidak ada daftar ulang”.

Ditambahkan Sutrisno, semestinya pihak sekolah peka terhadap kondisi masyarakat, terlebih kepada masyarakat miskin, agar anak mereka mampu dan dapat bersekolah. Sayangnya, ia menolak berkomentar lebih jauh tentang sanksi yang akan diberikan terhadap kepala sekolah yang sudah melanggar surat yang pernah dikeluarkannya dan dikirimkan ke semua lembaga pendidikan dibawah naungannya tersebut. “Kita akan adakan klarifikasi dulu pokok persoalannya di mana,” ujarnya dengan tegas dan singkat. (jbc11/jbc2)

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*