Kasasi JPU Ditolak, Terdakwa Korupsi Bebas

Humas PN Gresik saat memberikan keterangan pers terkait putusan MA. (foto : jbc6)

GRESIK (jurnalberita.com) – Dua terdakwa korupsi pengadaan baju batik untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik senilai Rp. 2,41 M dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung (MA). Kasasi yang dilakukan jaksa penuntut umum (JPU), setelah putusan bebas di pengadilan tingkat pertama, ditolak Majelis Hakim MA.

Penolakan kasasi JPU ini sekaligus menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri (PN) Gresik. Kedua terdakwa yang dinyatakan bebas adalah Tursilowanto Harijogi, mantan Sekretaris Panitia pengadaan batik KPU Gresik, yang kini menjabat sebagai Kabag
Pemerintahan Pemkab Gresik dan Abdul Basith Fauzan, anggota KPU Gresik.

“Kedua terdakwa korupsi tersebut dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim MA yang diketuai HM. Imron Anwari, dengan anggota Prof. Rehnenga Purba SH dan Abbas Said SH. Dalam putusan tersebut antara lain dinyatakan, kedua terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan baju batik untuk anggota KPU Gresik,” terang Humas PN Gresik, Fathul Mujib mengutip isi surat putusan MA tersebut.

Menurut Fathul Mujib, hal itu berarti bila kasasi yang diajukan JPU ditolak oleh MA dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yakni putusan PN Gresik. “Putusan bebasnya terdakwa korupsi baju batik ini tertuang dalam amar putusan No.1762K/Pidsus/2009 tertanggal 30 November 2010. Namun, putusan baru diterima PN Gresik pada 8 Agustus 2011,” tegasnya.

Ditambahkannya, putusan Majelis Hakim tidak dengan suara bulat. Salah satu anggota, Prof Rehnenga Purba SH tidak sependapat dengan putusan bebas. Menurut dia, ada lima alasan tidak sepakat dengan hasil putusan tersebut, diantaranya, terdakwa pertama Abdul Basit Fauzan dan terdakwa kedua Tursilowano Harijogi terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Alasanya, terdakwa pertama sebagai ketua dan terdakwa kedua sebagai sekretaris yang mengusulkan pengadaan baju batik.

Selain itu, kedua terdakwa juga melakukan pengadaan  tanpa proses lelang tetapi dilakukan dengan penunjukan langsung kepada CV Karunia Agung, yang pemiliknya adalah ipar terdakwa pertama. Sehingga, dalam dispenting opinion itu hakim Prof. Rehngena Purba menyebut hal itu sebagai tindakan KKN.

Menanggapi penolakan kasasi, yang menguatkan putusan bebas terhadap dua terdakwa korupsi batik tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) Wido Utomo menegaskan pihaknya belum bisa menentukan langkah hukum. “Sampai saat ini kami belum mendapatkan salinan amar putusan MA itu, sehingga kami masih belum dapat menentukan langkah hukum yang akan kita lakukan,” terangnya. (jbc6/jbc2)

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site