Pungli di Pengadilan Agama Diduga Masih Marak

Berdalih Uang Pengganti Materai dan Administrasi 

\"\"

TUBAN (jurnalberita.com) – Masyarakat yang mengurus perceraian di Pengadilan Agama Tuban harus mengeluarkan biaya tambahan. Meski sudah menyetor uang pendaftaran di Bank sesuai dengan biaya resmi dan sesuai ketentuan, namun mereka masih dimintai biaya materai dan biaya administrasi oleh oknum staf di pengadilan.

Salah satu pengunjung yang tengah mengantarkan tetanggganya sekaligus sebgai saksi pada sidang perceraian, ketika dijumpai jurnalberita.com, kemarin (23/8/11) mengatakan, dirinya diminta uang dengan alasan sebagai biaya materai dan administrasi. “Yang meminta uang sebesar Rp 13 ribu, petugas di bagian kasir. Sebelumnya ya sudah membayar lunas di bank,” keluhnya.

Berdasarkan ketentuan dan tabel yang terpampang dari Mahkamah Agung sudah jelas biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat bila mengurus perceraian. Rincian biaya itu dibagi dalam dua kategori.

Untuk Radius I (0-10 km) biaya pendaftaran yang dikenakan sebesar Rp 30 ribu, biaya redaksi Rp. 5 ribu, Rp.150 ribu untuk biaya 3 kali panggilan penggugat, biaya panggilan tergugat Rp .250 ribu, ATK Rp. 25 ribu dan biaya materai Rp. 6 ribun. Jika di total biaya keseluruhan mencapai Rp. 466 ribu.

Sedangkan untuk radius II (10 – 30 km), biaya yang harus dikeluarkan masyarakat antara lain biaya pendaftaran Rp. 30 ribu, Redaksi Rp. 5 ribu, Biaya panggilan penggugat Rp. 225 ribu sebayak 3 kali, biaya panggilan tergugat Rp. 375 ribu sebanyak 5 kali, biaya ATK Rp. 25 ribu dan materai Rp. 6 ribu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 666 ribu.

Saat akan dikonfirmasi di ruang kerjnya terkait penarikan uang di luar ketentuan resmi yang dilakukan staf pengadilan agama, Nurul Huda SH Ketua Panitera Pengadilan Agama Tuban, salah seorang perempuan yang mengaku stafnya meminta wartawan untuk menunggu.

Namun, meski sudah ditunggu, ujung-ujungnya staf  PA mengatakan bila Ketua Panitera tidak berada di ruang kerjanya. “Pak Ketua Panitera tidak ada di ruangannya karena sekarang sudah jam istirahat,” jawabnya sambil melihat jam tangannya.

Ditempat berbeda, Kasmoenito Tajam, Koordinator Ronggolawe Coruption Watch (RCW) mengatakan bila penarikan uang diluar ketentuan yang berlaku merupakan pungutan liar (pungli).

“Seharusnya, warga yang mengurus perceraian di Pengadilan Agama Tuban tidak boleh dipungut uang lagi, karena sudah membayar lunas di bank. Kalau staf  bendahara atau kasir Pengadilan Agama memungut biaya, dengan dalih apapun itu bisa dikategorikan pungutan liar,” ujar Cak Tajam, panggilan akrabnya.

Ia menambahkan, seandainya keluhan warga tersebut benar, staf  Pengadilan Agama Tuban memungut uang Rp.13 ribu dengan alasan pengganti biaya materai dan administrasi, maka bila diakumulatifkan selama setahun jumlahnya akan sangat besar.

“Saya pertanyakan, bagaimana pengawasan yang dilakukan Ketua Pengadilan Agama Tuban?  Apakah itu intruksi dari Ketua Pengadilan Agama atau memang itu ulahnya stafnya/” ujarnya dengan nada Tanya. (jbc3/jbc2)

 

Tags: , , , , , , , , , , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

46 Responses

  1. Sungguh merasa bahagia dan bangga serta ucapan terimakasih karena masih ada anggota masyatrakat yang perduli agar Negara Indonesia menjadi baik bahkan lebih baik,termasuk didalamnya layanan terhadap masyarakat pencari keadilan dari lembaga peradilan agama.
    Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI tgl 23 Juli 2008 No.53 thn.2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, diuraikan tentang jenis dan tarif PNBP sebanyak 17 item.
    Adapun untuk kasus yang dipermasalahkan dengan penarikan sejumlah uang Rp.13.000,- sebagai berikut :
    1. untuk penyerahan salinan putusan dan penetapan, perlembar sebesar Rp.300,- X 10 lembar sebesar Rp.3.000,-,
    2. legalisasi tandatangan sebesar Rp.10.000,-
    Penarikan/penerimaan biaya tersebut diberi kwitansi untuk dipertanggungjawabkan dan kemudian ada tanda bukti setor ke kas Negara, artinya seluruh uang tersebut disetor ke kas Negara. Biaya tersebut diatas memang tidak dimasukkan ke komponen panjar biaya perkara karena sudah berada diluar proses ber-acara denganputusan pengadilan. Perlu diketahui bahwa panjar biaya apabila lebih maka akan dikembalikan dan apabila kurang harus ditambah.
    Sekali lagi diucapkan terimakasih dan sangat senang bila ingin melihat langsung aturan yang ada, kwitansi pembayaran dan tanda bukti setor ke kas Negara. Demikian penjelasan kami Terimakasih.
    KETUA PENGADILAN AGAMA TUBAN.

  2. Seharusnya di camtumkan juga dibiaya saat membayar di bank supaya masyarakat tidak berprasangka buruk terhadap Pengadilan Agama Tuban tentang pungutan yang di luar ketentuan Mahkamah Agung.

  3. Apakah belanja ATK di Pengadilan Agama di tanggung masyarakat yang mengurus perceraian …..? Sementara pembayaran di Bank kan sudah di cantumkan biaya ATK sebesar Rp.25.000 !

  4. Sudah waktunya rakyat untuk mengoreksi pengadilan khususnya pengadilan agama ttg biaya perkara. Mari kita awasi secara seksama karena selain yg dipermalahkan tsb. mungkin ada praktek korupsi yg teroganisir dan rapi di pengadilan agama tuban !

  5. Seperti ketika saya mengajukan perceraian di pengadilan agama Tuban, saya jg dikenai biaya panggilan. Pdhal sy tdk pernah dipanggil oleh pegawai pengadilan agama kerumah saya tp sy selalu menerima panggilan langsung dari loket pengadilan agama tuban. Lalu untuk apa biaya yg ditarik dari saya???!!!
    Saya mohon kpd yg berwajib utk mengusut biaya2 palsu tsb.

  6. Setuju!
    Biaya perkara perlu diusut.
    Setiap saya lewat didepan kantor pengadilan agama senantiasa melihat byk motor parkir di depan kantor, menunjukkan begitu byknya org2 yg mengajukan perceraian disana. Andaikan Rp.13000 kali 100 org saja sdh Rp. 1.300.000/hari, lalu kalo dikalikan perbulan, pertahun… Wah banyak juga…

  7. Aturan Peraturan yang di pakai oleh Pengadilan Agama Tuban ada berapa ….?
    Yang membayar di bank itu Peraturan Pemerintah dipakai sama Pengadilan Agama di Tuban.
    Lalu Pengadilan Agama di Tuban juga memakai Peraturan Pemerintah RI tgl 23 Juli 2008 No.53 thn.2008.
    Kalau ada Peraturan lagi tentu akan dipakai oleh Pengadilan Agama di Tuban untuk tarik uang dari masyarakat …..?

  8. Dari data yang ada, umumnya yang bercerai itukan orang-orang desa, yang nota bene tidak tahu sama sekali apa itu pungli dan apa itu korupsi. Lho. Gimana toh.!!! Korupsi dan pungli di Indonesia kan sah toh !!! Dilindungi lagi. Bagi koruptor yang bermilyar-milyar rupiah itu, pertama diamankan, lalu di”petung”, lalu setelah diluar keadaan kondusif, remisi sebanyak-banyak. lalu bebas bersyarat. Lho dilindungi Toh!!!

  9. rasane koq wes ga iso dibrantas maneh sing jenenge korupsi iki. pengadilan sing tugase ngurusi masalah agama kok malah wong2e dewe koyok ga ngerti agama. mbok ya ngrumangsani awake sing bener. ora pantes melu2 korupsi. lha terus ape dadi opo negoro iki cak????
    jan trah wes negoro Indonesia wes rusak, bujat, ajur!!!!

  10. Semoga adanya penyelesaian tentang masalah ini serta untuk biaya administrasi dll seharusnya ada kejelasan yang pasti dikarenakan korban sudah membayar di bank tp kug masih dimintai pembayarann,, anehhhh
    dan mengherankan juga statmen staf nya aneh terasa ketua pengadilan agama terlihat berkelit ….

  11. semoga ada jalan yang terbaikkk

    n berita itu juga semoga tidak benar oleh sebab itu mohon kejelasannya
    terimakassiihh n mohon maaff

  12. pengadilan agama mohon maaff jika komentar saya td menyingguung namun mohon kejelasan agar tidak ada fitnah,,,,

  13. maaf jika saya suudzon or fitnahh,,
    karena terasa aneh juga tentang berita diatass,,,, dan mohon adabnya tindakan lanjut tentang berita ini agar tidak ada fitnah dan suudzon

  14. Sudah tidak aneh lagi korupsi dimana-mana sejak dulu hingga sekrang. skrg masyarakat sdh mau mengoreksinya dan berani melapor ke media,memang saat ini yg hny bsa d percaya hanyalah media. Menyikapi yg ₫i sampaikn oleh Pengadilan Agama tersebut adalah jawaban klasik dengan berdasar peraturan. Apakah peraturan yang tidak berpihak pada masyarakat tidak dapat ₫i rubah?? Wong UUD’45 saja bisa ₫i rubah!!!!

    “”* SAYA SANGAT MENDUKUNG Kepada MEDIA khususnya
    ‘ JURNALBERITA.com’ untuk terus memantau praktek2 korupsi.

  15. Untungnya aku gak jadi cerai

  16. Kalau jadi makelar perceraian dapat komisi gak..?

    • Aneh-aneh aja.

      • Muqorrobin
        October 4, 2011 at 5:14 pm

        Korupsi kok ada dimana-mana????!!……….

        lalu kapan MERDEKA nya bangsa ini, Lah wong pemerintah saja tidak bisa memberikan contoh kpd masyarakat!!! Ingat pepatah Jawa “ING NGARSA SUNG TULADHA ING MADYA MANGUN KARSA, TUT WURI HANDAYANI”…

        JAdi intinya pemerintah hrs memberikan contoh YG baik kpd masyarakat, KALAU TIDAK masyarakat juga akan ikut berulah!! LALU “APA KATA DUNIA??????………………………………”

  17. Tidak apa2 ada tambahan 13ribu rupiah tapi tolong nama pengadilannya dirubah, jangan Pengadilan Agama.

  18. iya enak dong jadi makelar legal ! kalai liar tentu di kejar kejar sama Satpol PP …! he…he….he….

  19. ini dia yang namanya korupsi berlindung atas nama peraturan pemerintah… korupsi yang dilegalkan… pemerintahan yang bagaimana ini yak????

    • Sesunnguhnya hal tersebut sudah terbiasa terjadi, bahkan dalam lingkup terkecil pun hal hal tersebut yang sebenarnya dalam agama islam dilarang karena termasuk RIBA yang sering dilakukan.
      Perlu digaris bawahi bahwa PA Tuban merupakan sebuah lembaga dimana ia beperan untuk melayani masyarakat dalam memperloeh peradilan yang berada di bawah pemerintahan. Seharusnya PA perlu melakukan kewajiban2nya sesuai dengan UUD yang berlaku. Bukannya mengambil kesempatan dari masyarakat yang membutuhkan bantuan PA Tuban. Dalam hal ini jelas saja masyarakat akan menuruti apapun permintaan PA (PUNGUTAN TAMBAHAN)!!!!!!!!!!/???

      SAYA SANGAT MENDUKUNG SEKALI AGAR PERMASALAHAN TERSEBUT DAPAT DI TINDAK LANJUTI KEMBALI””!!@%%! Untuk mengurangi tindak kecuranagan (korupsi) yang ada pada lembaga2 pemerintahan.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

  20. sebagai bangsa negara yang baik, seharusnya tidak ada sikap seperti di atas..
    kita juga manusia yang mempunyai akhlak.. jadi saya harap kesadarannya untuk masalah uang untuk bisa sesuai dengan kegunaannya dan komitmentnya.
    kalau terus seperti ini, bagaimana generasi muda bisa mencontoh tindakan yang tidak adil..?

    saran: segera untuk di selesaikan.
    terima kasih.

  21. Kalau sudah ada penetapan pembayaran kok ada penarikan lagi…
    Gak usahlah pak…kasihan orang kecil…….

  22. bener tuh walaupun cuma 13ribu kalau dikaliin dg org” yang ingin mendaftar tiap tahunnya pasti akan menghasilkan jumlah yang banyak dan harusnya pungli diberantas dan org” yang terkait harus diperiksa

  23. bagus lah tim jurnalistik nya ” diusut terus biyar dapat kejelasan yang sempurna . setuju walau jumlah nya sedikit kalo di kalikan sekian banyak panduduk ea hasilnya banyak.

  24. astagfiruallah……. padahal jika ada KDRT yang ingin mengugat cerai, dan orangnya tidak mampu…tU termasuk kejam….

  25. seharusnya pengadilan agama tidak boleh melakukan tindakan seperti itu karena itu akan merugikan masyarakat yang ingin bercerai, dan itu juga termasuk riba,dan berarti pengadilan agama tersebut mengambil kesempatan dalam kesulitan, dan itu adalah tugasnya melayani masyarakat seharusnya tidak boleh pungli.

  26. tindakan seperti itu sama saja dengan korupsii karna secara mereka sudah membayar uang sesuai dengan yang ditentukan tetapi masih saja di minta untuk mmbayar uang lagi.seharusnya diminta pnjelasan untuk apa uang itu.

  27. wahhh…
    seharusnya pengadilan agama tidak boleh berbuat gitu,,,,,
    karena semua itu sama saja dengan bertindak korupsi. dan perbuatan itu harus di tindak lanjuti.

  28. Seharusnya jika ada penarikan uang lagi sebanyak 13rb harus disertai alasan mengapa orang tsb ditarik uang lagi padahal sudah membayar di bank. Hal ini di lakukan supaya terjadi kejelasan dan tidak menimbulkan nilai negatif PA di mata masyarakat. Semoga masalah ini cepat menemukan jalan keluarnya. Terima kasih

  29. seharusnya hal-hal tersebut tidak dilakukan karena adanya mencoreng nama baik PA.oleh sebab itu oknum-oknum yang trerlibat harus diberi sangsi yang berat.

  30. Kalau sudah ada ketentuan,,
    kenapa ada pungutan di luar ketentuan itu …

    Kasihan kan..
    orang-orang ekonomi kelas menengah ke bawah

  31. Seharusx sebagai warga NEGARA INDONESIA kita harus jujur,nggak korupsi terus. Saya sangat setuju dengan media dan para jurnallis. Harus ditindaklanjuti.

  32. ini nich bukti kalo ternyata korupsi a.k.a pungutan liar di PA yg telah tersusun dari mulai instansi keagamaan tingkat kabupaten sampai dengan tingkat ibukota se-Indonesia yang parahnya dibuat Undang-Undang nya berupa Peraturan Pemerintah RI… waduh..waduh.. bener-bener dech…

    haloooo bapak-bapak pejabat Mahkamah Agung…!!!!
    kejam banget ya kalian…

    ini link korupsi PA-PA di Indonesia…
    http://berita.liputan6.com/read/155457/awas_ada_pungli_di_pengadilan_agama_probolinggo

    http://www.haluankepri.com/news/lingga/12255-warga-keluhkan-pungli-di-pengadilan-agama.html

  33. “Namanya aja Pengadilan Agama tapi kayanya orang2 petingginnya gak beragama..jangankan dengan orang2 berpekara yang tdk mereka kenal dengan para karyawan yang masih honorer / Sukuwan aja mereka tega memotong gaji dgn seenaknya..dgn alasan utk kebersamaan sesama honorer yg baru berkerja 2 bln di kantor yg notabene masih anak dan sodara para pegawai (KKN)…”jdi bisa diibaratkan para honorer yg lama seperti dalam hukum rimba siapa yang kuat dia yg menang.. “..

  34. Alhamdullilah setelah terjadi situasi kerja yang tidak kondusif di kantor..akhirnya pemotongan gaji tidak jadi dilaksanakan..hehee..makanya jgn pernah menindas orang2 yang tersakiti..doa org2 teraniaya slalu dikabulkan..(kabar dari pegawai yg dengar guyonan para honorer)
    “Semoga semua bisa menjadikan pelajaran untuk lebih menghargai dan menghormati apapun statusnya”…

  35. Kasus yang sama dengan kabupaten lain di Indonesia tentang penarikan uang di luar bank. Apa ini modus terstruktur ya ….?

  36. depag tuban ini jg sarang pungli perhatikan mbak yg di kasir sesukanya meminta bayaran

  37. Sebaiknya penarikan di luar bank yang sudah di tentukan di legalkan saja supaya mekin meningkatkan pendapan NEGARA dari pada di PUNGLI !!!

  38. Pegamai Pengadilan Agama harus kasih contoh pada masyarakat yang baik. Apa tidak malu ya …..?

  39. iya itulah Indonesia kita…hehehe?

  40. itulah cermin dari Departemen Agama

  41. Seharusnya Departemen Agama sebagai panutan masyarakat.

  42. sorry dulur kabeh…pengadilan agama bukanlah departemen / kementrian agama, tetapi sudah menjadi bagian dari Mahkamah Agung
    usut juga,yang dimaksud biaya proses itu apa??? komponennnya apa?? kalo masuk pnbp, masuk dalam MAK apa????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*