Beresiko, Komisi A Minta Pengadaan CPNS Ditunda

\"\"

SURABAYA (jurnalberita.com) – Pengangguran dan kebutuhan tenaga kerja, menjadi dua hal yang saling terkait tapi kadang saling berbenturan. Hal inilah yang menjadi pemikiran komisi A DPRD Jatim saat melkukan rapat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim.

“Saya khawatir, dua hal ini menjadi benturan yang kemudian berdampak kerusuhan sosial,” lontar H. Kusnadi SH MHum, selaku pimpinan rapat, beberapa waktu lalu.

Komisi A merasa khawatir dan memberi ‘warning’ keras terhadap masalah tersebut karena pemerintah melalui tiga menteri membuat kebijakan moratorium PNS, yang berlaku 1 September 2011 hingga 30 September 2012. Sesuai ketentuan berlaku, bahwa daerah yang penggunaan APBD-nya untuk PNS di bawah 50 persen, yakni Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya dan Mojokerto, berwenang melakukan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Namun kenyataannya, yang siap melaksanakan hanya Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya. “Kami akan melaksanakan pendafataran CPNS tahun 2011 ini. Dan jumlah yang diperlukan sekitar 1.000 orang  saja,” ungkap Dr H Akmal Budianto SH MHum, didepan Pimpinan dan Anggota Komisi A yang hari itu hadir sebanyak 17 orang dari 20 anggota komisi.

Menurut Sabron D. Pasaribu, Ketua Komisi A, ada fakta sosial yang tak bisa dipungkiri, antara jumlah pengangguran dan kebutuhan tenaga kerja ini tidak selaras, bahkan cenderung seperti piramidal. “Artinya, peminat banyak tapi penerimaan kecil. Kita tak ingin hal ini dijadikan kebijakan yang memperuncing masalah sosial kita,” lontar Sabron.

Coba kita berpikir jernih, kata Kusnadi, kalau BKD Jatim membuka pendaftaran CPNS dalam beberapa titik di kawasan perkantoran Pemprov Jatim. Maka, bisa dipasikan biaya akan besar, tenaga pelaksana terbatas, dan pendaftar membludak.

“Hal demikian tentunya akan menjadi masalah sosial, yang bisa berdampak buruk. Banyak orang akan kecewa saat tahu yang diterima sediki,” celetuk Kusnadi, yang juga Sekretaris PDI Perjuangan Jatim ini.

Alasan itu pun digambarkan, oleh Kusnadi lebih rinci, bahwa ketika pendaftaran dibuka akan berbondong peminat dari tiap kota dan kabupaten minimal 5.000 orang maka, penumpukan massa dalam jumlah besar sangat rawan, bisa terjadi kerusuhan dan resikonya dana dan nyawa akan melayang tanpa makna positif.

“Kasus penerimaan di jaman Gubernur Soelarso, jangan diulang lagi. Padahal, pendaftaran dibuka di Gelora Pancasila, Itu pada 20 tahun lalu dan korban mati yang terinjak cukup banyak,” tambah Kusnadi yang menganjurkan BKD Jatim menundanya.

Hal lain, proses seleksi melalui sistem komputerisasi belum ditentukan baku. Karena pilihan sistem itu terkait dana cukup besar yang jumlahnya milyaran rupiah, “Kalau hal ini pun dipaksakan, akan mengundang KPK. Sebagaimana kasus E-KTP dan Sistem Adminstrasi Depkumham, yang kini masuk ranah hukum,” papar Achmad Djabir dan Marcus Remiasa.

Komisi A pun menolak penerimaan CPNS yang ditangani Pemprov Jatim, “Kalau penerimaan dipaksakan akan timbul masalah keuangan, ekonomi, sosial dan kerusuhan. Hal ini harus diantisipasi sejak dini. Dan bila resiko besar menghadang, maka dibatalkan saja pengadaan CPNS Tahun 2011 ini,” tambah Nizar Zahro yang diamini Pimpinan dan Anggota Komisi A yang hadir saat waktu itu. (jbc5/jbc2)

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*