Soekarwo Ditegur Mendagri Soal Dana Pendidikan

\"\"

SURABAYA (jurnalberita.com) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui surat resminya tertanggal 12 Oktober 2011 yang ditandatangani Gamawan Faudzi selaku Mendagri, memberi teguran kritis (tajam dan keras) terkait ploting dana Pendidikan tidak dipenuhi pada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

Kalau mengacu Undang-undang Pendidikan No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka akan tampak sekali jika Pemprov Jatim belum melaksanakan dengan baik. Seharusnya Gubernur Jatim paham perintah tersebut, bahwa syarat minimal untuk ploting anggaran Pendidikan 20 persen dari total kekuatan APBD Jatim tahun 2011 ini, terang Gamawan dalam suratnya.

Sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Mendagri bernomor 903-722 Tahun 2011 tertanggal 12 Oktober ini, merupakan tanggapan resmi atas Perubahan (P)-APBD Jatim 2011 yang disetujui oleh DPRD Jatim pada tanggal 20 September 2011.

Dan persetujuan DPRD Jatim atas P-APBD Jatim 2011 yang total mencapai Rp 9.907 triliun, sedangkan untuk ploting dana pendidikan hanya Rp 1,163 triliun atau hanya 9,45 persen. Untuk proyeksi APBD 2012 dialokasikan Rp 1,807 triliun dari total kekuatan sekitar Rp 11,157 triliun atau sekitar 10,60 persen.

Lalu kapan, Soekarwo Gubernur Jatim mengindahkan UU Pendidikan No. 20 tahun 2003 yang diwajibkan ploting dana pendidikannya sebesar 20 persen dari total kekuatan APBD yang dicanangkan setiap tahun dengan kenaikan klasik berkisar 10 persen itu?

“P-APBD 2011 bagi Pemprov Jatim itu tidak relevan,” kata Gamawan lagi dalam surat lampiran tersebut. Ia pun menyebut ketidakrelevan itu antara obyek belanja dengan obyek kegiatannya. Hal ini seharusnya diformulasikan kembali penganggarannya dan dikaitkan pula dengan program dan kegiatan pengadaan-belanja modal yang dimaksud.

“Kemendagri memerinci terkait belanja umum dalam 20 sub pokok yang prioritas dan dalam belanja modal tercatat 9 pokok prioritas yang dirinci dalam beberapa sub pokok lagi,” jelas Mendagri.

Apa akibatnya, jika Gubernur Jatim yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini tidak mengindahkan dan membandel, sebagaimana gambaran proyeksi APBD Jatim 2012 untuk pendidikan masih jauh dari ploting wajib 20 persen itu?

“Ya, sederhana saja. P-APBD 2011 yang harus dimintakan kajian dan persetujuan kepada Mendagri itu bisa ditolak mentah-mentah. Dan tentunya, akan berlaku APBD Jatim 2011 yang murni alias belum termasuk adanya penambahan yang disetujui DPRD Jatim tertanggal 20 September 2011, kemarin,” celetuk Marjono pengamat pendidikan di Surabaya. (jbc5/jbc1) 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*