Puluhan Tower Seluler Dibangun Tanpa Ijin

Hearing yang dilakukan Komisi A untuk membahas berdirinya tower seluler tanpa ijin. (foto : jbc3)

TUBAN (jurnalberita.com) – Pembangunan tower seluler yang tidak memiliki surat ijin makin marak. Jumlahnya mencapai puluhan. Hal itu membuat Komisi A DPRD Kabupaten Tuban memanggil pihak terkait, diantaranya pihak provider sebagai pemilik tower serta instansi terkait. Anehnya, data tower ilegal yang dimiliki Bapeda, berbeda dengan data milik Satpol PP.

22 tower seluler yang sudah berdiri tanpa memiliki ijin dari dinas terkait antara lain, 7 tower milik Telkomsel, 9 tower milik Telkomindo, 1 tower milik XL, 1 tower milik PT Nurama indo, 1 tower milik Natrindo, 1 tower milik Frend dan 2 tower tidak bertuan.

Pertemuan dan hearing yang dipimpin Ketua Komisi A Agung Supriyanto, dihadiri para pengusaha dan pemilik provider yang memiliki tower, Satpol PP, Bapeda, Dinas Lingkungan Hidup, UPT dan Kimpraswil.

“Disini kami meminta kepada pihak terkait untuk menjelaskan, kenapa sampai terjadi tower yang belum memiliki ijin dari dinas terkait tapi sudah berdiri,” kata Agung.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap adanya perbedaaan data jumlah tower ilegal yang dimiliki Bapeda dan Satpol PP. “Satpol PP menertibkan tower ilegal berdasarkan data yang dikirim pada kami oleh Dinas terkait. Sehingga, kami hanya menertibkan 10 tower yang belum memiliki ijin. Sementara tower lainnya, kami tidak tahu karena tidak ada pemberitahuan,” ujar Heri Muharwanto.

Berbeda dengan wakil dari Bapeda Kabupaten Tuban yang diwakili Maria, Kasubag Fisik dan Prasarana. Ia mengungkapkan, dari 174 tower yang berdiri, 23 belum  memiliki ijin HO, 39 tower belum memiliki IMB dan 22 tower belum memiliki HO dan IMB.

“Sebagian besar tower yang bermasalah tersebut dibangun pada tahun 2009 sampai sekarang karena ada Perbup No. 39 tahun 2009,” ujar Maria.

Sementara itu, Maruli Siregar mewakili pemilik tower dan provider memberikan argumentasi dan membandingkan aturan yang berlaku di Kabupaten Tuban dengan aturan yang berlaku di Jakarta.

“Kita sudah mengajukan permohonan ijin tapi belum keluar ijinnya. Sementara itu, dalam pembuatan Perbup, kami tidak diundang untuk memberi pemasukan,” sergah Maruli Siregar.

Ia meminta agar ada rekonsiliasi dan pembahasan lebih lanjut dengan Pemkab Tuban untuk membahas tower yang belum memiliki ijin tapi sudah terlanjur berdiri, hingga pihaknya dapat mengurus ijin ke dinas terkait. Ia beralasan, bila tower sampai ditutup, maka masyarakat akan dirugikan.

Komentar Maruli inilah yang sempat membuat suasana hearing sedikit memanas. Namun, salah satu anggota dewan dengan tegas tetap meminta agar tower yang belum memiliki ijin ditutup sembari menunggu perubahan Perbup selesai.

“Kalua Perbup sudah selesai, pengusaha provider mengurus surat perijinan yang diperlukan ke dinas terkait,” ujar Abu Hanifah, salah satu anggota Komisi A. (jbc3/jbc2)

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site