Razia Tambang Pasir Berujung Praperadilan

TUBAN (jurnalberita.com) – Razia tambang pasir illegal di bantaran sungai Bengawan Solo, di kawasan Desa Banjararum, Kecamatan Rengel pada 20 Oktober, yang dilakukan Polres Tuban berbuntut.

Muslih (42), warga Dusun Boro, yang dijadikan tersangka dalam kasus tersebut menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan pra peradilan atas dugaan kesalahan penanganan yang dilakukan jajaran Reskrim Polres Tuban. Tersangka mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Tuban pada 16 Nopember lalu, dengan nomor gugatan 02/Pidra/2011/PN.Tbn.

Kamis (24/11/11), juga sedang berlangsung sidang ketiga kali dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Usai persidangan, kuasa hukum penggugat, Arif Saejan SH. MH kepada wartawan menjelaskan, pihaknya menemukan kejanggalan dalam penanganan perkara oleh Sat Reskrim Polres Tuban, yang ditangani Unit III atas perintah Kasat Reskrim.

Menurut Advokat asal Surabaya ini, surat penangkapan dan penahanan yang ditandatangani Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Budi Santoso dinilai bermasalah. Pasalnya, dalam dua surat tersebut, terdapat kesamaan nomor, namun anehnya dalam persidangan, terdapat perbedaan penomoran surat dengan arsip yang dimiliki polisi.

Dalam surat penangkapan bernomor Sp.Kep/225/X/2011/Reskrim tertanggal 28 oktober 2011, sama persis dengan surat penahanan yang bernomor Sp.Han/225/X/2011/Reskrim tertanggal 29 Oktober 2011.

Sedangkan pada arsip yang terungkap dalam persidangan, terdapat perbedaan, surat penangkapan bernomor Sp.Kep/254/X/2011/Reskrim dan pada surat penahanan bernomor Sp.Han/248/X/2011/Reskrim.

“Dalam berkas pemeriksaan tertanggal 31 Oktober lalu, dalam poin 25 dan 26, hari itu seolah-olah diesel sudah disita, padahal hari itu tidak ada pemeriksaan,” ungkapnya.

Selain itu, dalam persidangan Arif juga mengungkapkan, Kasat Reskrim dinilai telah melakukan tindakan intimidasi terhadap saksi bernama Darmiasih. “Dia sudah melakukan intimidasi dan itu tindakan memalukan. Sebagai seorang perwira kok seperti itu sikapnya,” ujarnya.

Ia menceritakan, saat saksi sedang dalam persidangan ditanya kuasa hukum penggugat (Arif Saejan) perihal peristiwa penangkapan, apakah anggota Polisi ada yang membentak, dan saksi mengiyakan. Kotan saja jawaban saksi membuat Kasat Reskrim naik pitam.

“Dia bilang kepada saksi, kalau anda memberikan keterangan palsu, keluar dari persidangan ini anda dapat saya tangkap, karena saya polisi,” kata Arif sambil menunjukkan rekamannya.

Hal ini dinilainya sudah kelewat batas, karena dalam persidangan tersebut, Kasat Reskrim bertindak sebagai kuasa hukum Polres Tuban, bukan sebagai anggota Polri.

“Kalau saya jadi Kapolres, perwira seperti itu sudah saya berhentikan, karena sikapnya memalukan institusi Polri. Masih banyak putra terbaik bangsa lainnya,” ujarnya.

Selain melakukan gugatan, Arif Saejan dalam waktu dekat berencana akan melaporkan dugaan kesalahan prosedur ke Propam Polda Jatim. “Sudah jelas dalam persidangan terungkap, bahwa pihak Polres Tuban mengaku adanya kesalahan administratif. Dan saya akan melaporkan Kapolres, Kasat Reskrim, Ka Unit III ke Propam Polda Jatim segera mungkin,” jelasnya.

Terpisah, Wakapolres Tuban Kompol H Kuwadi SH MH saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya tidak mempersoalkan langkah yang akan ditempuh kuasa hukum, sekaligus penggugat tersebut.

“Silahkan, itu hak mereka, yang jelas apapun keputusan pengadilan tidak akan mempengaruhi segala proses hukum yang sedang dijalani tersangka,” tegasnya.

Disoal adanya perbedaan penomoran surat dan sikap Kasat Reskrim dalam persidangan, Wakapolres tidak berkomentar banyak. “Soal barang bukti itu, memang benar kalau itu diesel untuk penyedot pasir. Kalau memang terbukti memberikan keterangan palsu, dapat kita tangkap juga. Tapi untuk soal lainnya, lebih detail silahkan menemui Kasat Reskrim langsung,” pintanya. (jbc11/jbc2)

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site