Wakil Bupati Gresik Prihatin Masih Tingginya Angka Kemiskinan

Drs Mohammad Qosim, MSi.

GRESIK (jurnalberita.com) – “Untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi jumlah kemiskinan, perlu adanya percepatan penanggulangan kemiskinan di Gresik,” ujar Wakil Bupati, Drs Mohammad Qosim MSi di hadapan segenap undangan yang terdiri dari para Camat dan beberapa stakeholder yang membidangi bidang penanggulangan kemiskinan di Gresik.

Keprihatinan ini disampaikan Wabup saat membuka Semiloka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik, Kamis (10/11/11) di ruang Mandala Bhakti Praja lantai IV Kantor Bupati Gresik.

Jumlah rumah tangga miskin di Gresik masih berkategori sangat tinggi yaitu sekitar 16.000 keluarga. Jumlah ini masih diprediksi terus bertambah apabila faktor-faktor seperti pengangguran, pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak ditanggulangi. “Angka tersebut sangat ironi, apabila dibandingkan dengan banyaknya jumlah industri di Gresik. Gresik yang berjuluk sebagai Industrial City, seharusnya mampu menyejahterakan warganya,” ungkap Qosim lagi.

Untuk menyatukan langkah dalam mengatasi kemiskinan, Pemkab Gresik mengundang para stakeholder yang membidangi penanggulangan kemiskinan untuk bersama-sama dalam penanggulangan kemiskinan ini. Program Pemerintah Kabupaten Gresik ini sesuai dengan program percepatan penanggulangan kemiskinan yang digagas oleh Pemerintah Pusat. Program tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Semiloka yang menghadirkan 2 orang pakar kemiskinan dari Departemen Sosiologi Universitas Airlangga yaitu, Profesor Soetandyo dan Bagong Suyanto sebagai narasumber. Di akhir acara, dua orang pakar yang juga akademisi Universitas Airlangga ini memberikan kesimpulan bahwa, lingkaran kemiskinan bukan diakibatkan oleh tidak dimilikinya etos wirausaha ataupun kelemahan mental dari orang miskin itu sendiri.

Akan tetapi, kemiskinan akibat dari proses eksploitasi atau pengambilan hak-hak secara kurang adil, dari milik atau hak orang-orang miskin itu sendiri, serta tidak adanya jaminan dan perlindungan sosial sebagai wujud nyatanya. Beberapa program yang telah dilaksanakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yaitu menindaklanjuti dengan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH). (jbc6/sdm/jbc1)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site