“Perusahaan Tambang Harus Bertanggung Jawab”

Kadis Tanaman Pangan dan Peternakan Pacitan, H. Pamuji. (foto : jbc15)

PACITAN (Jurnalberita.com) – Pencemaran limbah tambang di area persawahan yang tersebar di sejumlah desa di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, sudah mencapai fase kritis.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Pacitan, H. Pamuji mengatakan, berdasar hasil tinjau lapangan, dampak pencemaran dari kegiatan eksploitasi bahan tambang di
Desa Kluwih, Kecamatan Tulakan, disinyalir sudah meluas ke sejumlah desa lainnya yang berdekatan dengan lokasi dengan lokasi tambang.

Namun dia menyebut, Desa Cokrokembang yang terdampak paling parah. Kendati begitu, beberapa desa lainnya, seperti Pagerejo dan Wiyoro juga mulai terimbas. Sedikitnya sekitar 300 kg persemaian padi diarea persawahan seluas 7 hektar lebih, terancam puso lantaran
terkontaminasi kandungan mineral logam. Petani pun harus siap-siap rugi besar.

“Ya rugi benih, tenaga, serta waktu. Apalagi sekarang ini kondisi persemaian tengah terjadi pembuahan. Bahkan, sebagian besar sudah ‘bunting’,” kata mantan Kepala Kantor Ketahanan Pangan itu, Kamis (22/12/11).

Pamuji menerangkan, sebagian besar area persawahan di Kecamatan Ngadirojo, merupakan sawah tadah hujan. Meski begitu, dia merinci bila setiap kali musim panen, mampu menghasilkan 4 ton gabah kering giling, khususnya persawahan di Desa Cokrokembang. Hal itu belum termasuk area persawahan di desa lain.

Tetapi harapan para petani itu bisa jadi hanya mimpi di siang bolong. Pasalnya, air kali sebagai andalan petani untuk mengairi sawahnya sudah tercemar zat membahayakan. “Kita perkirakan, hasil panen petani jauh merosot, bahkan terancam puso. Sebab, tingkat
pencemarannya memang sudah diambang batas wajar,” tuturnya.

Lebih lanjut Pamuji menjelaskan, sebenarnya persoalan itu masih bisa diantisipasi dengan pembuatan sumur-sumur galian serta pengadaan pompa air. Sayangnya, berulang kali satuan kerja dibawah naungannya, tak pernah mendapat tanggapan bila mengajukannya ke pihak terkait.

“Tahun lalu, kita sudah menyampaikan surat permohonan pengadaan pompa air, faktanya dilapangan seperti itu. Belum satupun peralatan penyedot air yang sampai ke tangan petani,”  kritik Pamuji.

Dia menyebut, pihak perusahaan pertambangan yang menurutnya paling bertanggung jawab atas persoalan itu. “Mestinya, mereka harus melakukan langkah-langkah antisipasi, seperti halnya menetralisir proses pembuangan limbah, serta reklamasi paska kegiatan eksploitasi,” pungkasnya. (jbc15/jbc2)

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site