Keluarga Riyadhus Sholihin Datangi Kejati Jatim

Pertemuan keluarga korban dengan Aspidum Kejaksaan Tinggi Jatim. (foto : jbc4)

SURABAYA ( jurnalberita.com ) Sidang kasus penembakan guru ngaji, Riyadhus Sholihin di Pengadilan Negeri Sidoarjo akan memasuki agenda tuntutan Senin (20/2/12) mendatang. Keluarga korban khawatir adanya intervensi dari institusi lain untuk meringankan hukuman pada para terdakwa.

Didampingi Tim Pencari Fakta dan Pendampingan (TPFP), yang diwakili Ketua GP Anshor Sidoarjo, Agus M. Ubaidillah, Rabu (15/2/12), keluarga Guru Ngaji  korban penembakan oknum polisi, mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Enam orang, tiga wakil keluarga korban, salah satunya istri korban Riyadhus Sholihin dan  kuasa hukumnya Baskoro Hadisusilo, menemui Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim, Agus Tri Handoko.

Agus mengatakan, kedatangannya untuk meminta ketegasan aparat kejaksaan agar tidak ada intervensi oknum tertentu. “Kita memberi dukungan secara psikologi kepada JPU (jaksa penuntut umum) agar tidak takut menolak intervensi dari pihak yang berperkara, karena kami beserta seluruh elemen masyarakat berada di garis depan manakala ada yang memaksanya,” terang Agus.

Menurut Agus, dalam proses persidangan, beberapa fakta rekayasa sudah terungkap. Adanya clurit yang disangkakan sebagai milik terdakwa tidak terbukti dalam persidangan. “Karena terdakwa hakikatnya faham hukum tapi dilanggar, maka tuntutan hukuman berat pilihan satu-satunya,” imbuhnya.

Keluarga korban, melalui Agus juga menyangkal isu bila selama ini keluarga korban menerima santunan dari menejemen Kafe Ponti, tempat terdakwa mengadakan pesta miras sebelum menembak korban.

“Keluarga korban diisukan menerima santunan sebanyak Rp 1 juta dalam sebulan dari menejemen Ponti, kami klarifikasi disini bahwa itu tidak benar. Bahkan kalau mereka benar-benar memberikan dan tidak ikhlas, kami siap mengembalikan uang tersebut. Kan kita nggak tahu, waktu peristiwa terjadi banyak orang yang ngasih bela sungkawa,” terang Agus.

Dalam pertemuan yang berlangsung 20 menit tersebut, cerita Agus, Aspidum Kejati Jatim menyatakan tidak akan ada intervensi dalam perkara tujuh polisi anggota Satreskrim Polres Sidoajo itu.

“Ya, Pak Aspidum memastikan kalau jaksa berada ditengan-tengah masyarakat. Pernyataan itu kami artikan sebagai pembelaan kepada rakyat yang teraniaya,” ujarnya.

Karena itu, Agus dan keluarga merasa puas dengan jawaban tersebut. “Jaksa mengamini permintaan kami. Jadi janji jaksa sangat kami tunggu di persidangan. Jika mbleset akan kami protes secara massal. Perlu diingat, yang akan kami protes tidak hanya jaksa tapi juga hakimnya,” ujarnya.

Baskoro Hadisusilo, kuasa hukum korban, meminta kepada jaksa dan hakim untuk menghukum terdakwa seberat-beratnya. Selain menyebabkan korban meninggal, para terdakwa masih tega merekayasa motif untuk menghilangkan jejak.

“Jadi menurut kami pasal yang harus diberlakukan selain pasal pembunuhan juga pasal 318 tentang terpenuhinya sarana rekayasa atau laporan palsu bagi keenam terdakwa. Khusus Eko, pasal yang harus diberlakukan adalah pasal 338 dengan ancaman 15 tahun penjara,” kata Baskoro.

Menurut Baskoro, proses persidangan Briptu Eko Ristanto akan memasuki tuntutan pada Senin (20/2/12) mendatang. Sedangankan enam terdakwa lainnya, yakni AKP Ernesto Saiser, Aiptu Sukwan Handoyo, Brupta Dominggus Dacosta, Aiptu Drajad Irwanto, Briptu Iwan Setiawan dan Iptu Suwaji masih dalam proses pemeriksaan saksi.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Jatim Mulyono menjelaskan jaksa memberikan tuntutan sesuai dengan bukti-bukti materiil yakni berdasar keterangan saksi dan barang bukti.

Masak iya sih, nyawa dituntut ringan. Penuntutan perkara Sholihin itu dilakukan sesuai prosedur,” jelasnya. (jbc4/jbc2)

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site