Soekarwo Kikis Korupsi di Dishub dan Satpol PP?

SURABAYA (jurnalberita.com) - Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo yang akrab dipanggil Pakde Karwo, di depan Rapat Paripurna DPRD Jatim menyampaikan Nota Penjelasan tentang Raperda Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan terkait Dinas Perhubungan dan Raperda Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP (Pamong Praja).

Hal yang menarik dari Nota Gubernur itu adalah, soal kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan dan sekaligus mengikis kuatnya gejala korupsi pada Jembatan Timbang yang dikelola Dishub dan DLLAJR Jatim.

Sedangkan terkait keberadaan Satpol PP Jatim, Gubernur ingin meningkatkan peran dan perbaikan citra bagi Satpol PP yang selama ini di mata rakyat sangat ‘nggegirisi’ dan bahkan cenderung menjadi petugas yang tidak bersahabat.

\"\"

“Kami ingin Satpol PP segera berubah citranya, dan peranannya bukan sekadar alat aparatur birokrasi. Tetapi juga berkecakapan dalam membantu para korban bencana alam, misalnya. Hal demikian ini, diperlukan dukungan banyak pihak dan dari sisi struktural pejabatnya akan diangkat spesifik dari internal Satpol PP, sehingga tak ada lagi pejabat struktural dari luar,” papar Pakde Karwo.

Menyinggung keberadaan jembatan timbang yang dikenal menjadi bagian efektif rusaknya jalan raya dan dugaan kuat jadi ladang korupsi itu, oleh Gubernur diharapkan mengikis tindak korupsi, kolusi dan nepotisme. “Saya ingin ke depan, Jembatan Timbang ikut berperan konkrit dalam perbaikan perekonomian di Jatim,” pinta Pakde Karwo yang keburu pamit kepada jajaran anggota DPRD Jatim, yang hadir sekitar 79 orang yang semula diumumkan 77 orang saja.

Menyinggung Jembatan Timbang yang bersih dari budaya korup dengan modus denda ‘uang damai 86’, adalah tidak mungkin. Karena dalam usulan Raperda Pengendalian Muatan, masih terdapat toleransi 5% batas kelebihan muatan yang dianggap tidak melanggar.

“Jika ada yang melanggar sampai 25% akan didenda seketika. Dan bila sampai di atas 25% dikenai sanksi pidana dan muatan barangnya diturunkan,” lontar Pakde Karwo yang juga Ketua Partai Demokrat Jatim ini.

Pertanyaannya, siapa kontrol ketat di lapangan? Dan apakah mungkin dilaksanakan, meski dipasang  elektronik kontrol berupa CCTV? Jika ada layanan khusus, yang mungkin pula ada ijin khusus bagi angkutan barang dan jasa?

“Itulah, menjadi sikap mental aparat pemerintah,” kata Muhaimin Hadi, Ketua fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang masih berharap para petugas lapangan mengakhiri ‘adat mel-melan’ -nya itu. (jbc5/jbc1)

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*