Bakrie Group Gerojok Korban Lapindo Rp 400 M

Nirwan Bakrie.

SURABAYA (jurnalberita.com) — Keluarga besar Bakrie Group, melalui Nirwan Bakrie menggerojok (dropping) dana awal sebesar Rp 400 Miliar dalam tahun 2012 ini. “Kami baru siap dana segar Rp 400 M, untuk merespon tuntutan warga Porong yang terkena dampak bencana alam Lumpur Lapindo,” tandas Nirwan Bakrie di ruang VIP Bandara Juanda, belum lama ini.

Nirwan didampingi ujung tombak PT Minarak Lapindo, Andi Darussalam yang bersama Bupati dan warga Porong-Sidoarjo itu menyebutkan pula, bahwa kekurangan dana untuk pelunasan uang ganti rugi akan diberikan akhir tahun 2012 ini.

“Dana seharusnya mencapai sekitar Rp 1,1 Trilyun, tapi yang tersedia sementara ini baru sekitar Rp 400 Milyar. Sisanya sekitar Rp 700 Milyar ini akan diupayakan terpenuhi dalam bulan Desember 2012,” jelas Nirwan yang disambut senyum manis para perwakilan yang terkena dampak lumpur panas tersebut.

Terkait hal itu, sebelumnya jurnalberita.com meluncurkan pernyataan kritis seorang anggota DPRD Jatim, Sugiono. Ia menyikapi kebijakan Pemprop Jatim dan Minarak Lapindo dalam soal kekurangan dana maupun pola pemberian ganti rugi, yang menggunakan sistem ‘penitipan di pengadilan’. Padahal nilai ganti ruginya belum disepakati oleh penduduk yang menjadi korban Lumpur Lapindo.

“Kebijakan Pemprop Jatim tidak humanis, dan kedua rencana pemberian pinjaman melalui Bank Jatim tidak patut diberikan. Ketiga, titik temu nilai ganti rugi seharusnya dikompromikan secara realistis, sebab masalah Lumpur Lapindo telah ditetapkan sebagai bencana alam oleh Presiden sehingga terbitlah Keppres Khusus buat Lapindo Porong,” tandas Sugiono, beberapa waktu lalu.

Gubernur Jatim, Pakde Karwo, merespon baik dengan menolak pengajuan kredit dari PT Minarak Lapindo. Hanya saja, soal kompromi nilai ganti rugi tidak disinggung, bahkan pihak Minarak Lapindo melontarkan penilaian nilai ganti rugi tanah bagi warga yang terkena dampaknya itu didasarkan pada hasil foto dari pesawat udara dan bukan berdasarkan data faktual lapangan. Akibatnya, tanah tegalan disamakan dengan tanah tambak yang selisihnya jauh sekali.

“Tanah tegalan berupa tanah padat, sesuai NJOP PBB yang kami punya nilainya Rp 1 juta/M2, kalau tanah tambak hanya Rp 100 ribu/M2. Inilah yang kami tolak, dan mohon kepada pihak yang berwenang dan pihak lain yang masih punya mata hati ini mau melihat kenyataan. Supaya kami, tidak bernasib makin mengenaskan,” celetuk seorang ibu, yang mengaku bernama Sumilah ini. (jbc5/jbc1)

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site