Disharmoni ‘Bos’ DPRD Jatim Versus Komisi

Pimpinan Komisi A saat bersama LSM Madura. (foto:jbc5)

SURABAYA (jurnalberita.com) — Suasana DPRD Jatim tidak lagi harmoni. Konflik kepentingan dan nuansa ‘congkrah’ tak lagi bisa dihindari. Apalagi perang dan adu argumentasi soal egoisme sektoral pun meletup keras, akibatnya jadual kunjungan kerja komisi tidak dimasukkan dalam program oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jatim.

“Nuansa congkrah dan mengarah ke bentuk geger antara Pimpinan Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan ini dengan Pimpinan Banmus yang juga Pimpinan Dewan itu tak mungkin dihindari,” celetuk beberapa anggota Komisi A dari fraksi yang berbeda ini.

Ada vokalis Soeharto dari fraksi Partai Demokrat, Rasyaf Manaf PKNU, Farid Faudzi Partai Gerindra dan Achmad Subhan PKS, mereka melontarkan persoalan tersebut. “Mengapa bisa terjadi hal itu? Kami mulai gerah dengan kepemimpinan di Komisi A yang merugikan para anggotanya ini,” terang mereka.

Para anggota Komisi A sangat terkejut ketika mendengar kabar adanya konflik kepentingan  (conflict of interest) antara Pimpinan Komisi A dan Pimpinan Dewan yang muncul di ranah Banmus tersebut. “Masak Banmus tidak mencantumkan jadual Kunker Komisi A. Ada apa sebenarnya semua itu?” tanya Rasyaf dan Farid, yang menyinggung pula periodisasi masa pengabdian sangat berpengaruh.

Selama ini, Komisi A memang dikenal kritis dan vokal jika ada ketimpangan kebijakan di kalangan Pimpinan Dewan yang dimotori 5 Sekawan, yaitu H Imam Sunardhi, Sirmadji Tjondropragolo, HA Halim Iskandar, HM Soenarjo dan H Faf Adisiswo. Sedangkan Komisi  A dipimpin oleh tokoh gaek, H Sabron D. Pasaribu, Kusnadi dan Marcus Remiasa.

“Saya tidak mengerti kalau digembosi. Yang saya paham lantaran adanya Peraturan Gubernur Jatim yang menyebabkan jadwal Kunker Komisi A harus disesuaikan,” kilah Marcus, Ketua PDS Jatim.

Sementara, kalangan anggota Komisi A tidak melihat esensi Pergub Jatim yang menjadi pengaruh. Tapi adanya miskomunikasi dan keteledoran antar Pimpinan, oleh karenanya anggota akan diberi ‘warning’ dan jika perlu diberi mosi tidak percaya pula. “Kami minta diusut duduk persoalannya, mengapa ada nuansa congkrah antara Pimpinan Komisi dengan Pimpinan Dewan yang cenderung tidak akomodatif itu,” lontar beberapa anggota Komisi A.

Sebenarnya, jika anggota dan pimpinan Komisi di DPRD Jatim masih memiliki kepekaan, seharusnya mendedah sejak adanya kasus yang meletup di Komisi D, dengan adanya tudingan ‘ada kelompok kaypang’ dan disusul adanya tindakan ‘politicking’ pada Komisi C yang mayoritas tokohnya digembosi secara efektif.

“Kami pun sebenarnya merasakan, namun komunikasi antar komisi tersekat oleh formalitas peran masing-masing. Hal ini seharusnya bisa diterobos, kalau antar anggota dan pimpinan harmonis dengan mengutamakan perannya sebagai wakil rakyat yang terhormat,” tambah Sahat T Simanjuntak dan Saut M Siahaan, anggota Komisi A dari fraksi Partai Golkar dan Demokrat. (jbc5/jbc1)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site