Oknum PNS Pacitan Kebal Sanksi Disiplin

PACITAN (Jurnalberita.com) – Pelaku pembobol brankas Disbudparpora Pacitan, Eko Waluyo, sekarang sudah bisa terbebas dari pengapnya udara penjara. Mantan Bendahara Pengeluaran itu dinyatakan bebas setelah menjalani masa pidana selama tiga setengah bulan berdasar amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan yang menyidangkan perkaranya, beberapa waktu lalu. Sekalipun begitu, aktor tunggal pembobol uang negara senilai kurang lebih Rp 93 juta tersebut sepertinya ‘kebal’ dari sanksi disiplin kepegawaian. Buktinya, hingga detik ini Eko Waluyo masih aktif melaksanakan tugas sebagai PNS di instansi pengelola kepariwisataan tanpa embel-embel sanksi apapun.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Disbudparpora Pacitan, Muhammad Isdianto membenarkan, bahwa mantan terpidana Eko Waluyo sekarang ini sudah aktif berdinas lagi sebagai staf di Unit Pelaksana Tehnis (UPT) lingkup Disbudparpora Pacitan. Ia dinyatakan bebas dari masa pidana sejak 13 April lalu. “Namun bukan berarti yang bersangkutan terbebas dari sanksi disiplin PNS. Itu (sanksi) tetap ada. Saat ini masih diproses,” ujarnya, Kamis (3/5/2012).

Mantan Kasubdin PLS, Dispendik Pacitan itu menjelaskan, sesuai aturannya, yaitu PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, kewenangan memeriksa ada di atasan langsungnya. Karena Eko hanya sebagai staf, maka atasan langsungnya pejabat eselon IVa, yaitu setara Kasie atau Kasubag. “Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas juga melakukan pemeriksaan. Akan tetapi soal penjatuhan sanksi, merupakan kewenangan bupati. Hasil ketiga BAP (berita acara pemeriksaan) nantinya, disampaikan ke Inspektorat. Selanjutnya, Inspektorat bersama BKD yang akan melaporkan ke bupati,” bebernya pada awak media.

Sementara itu, Inspektur Pembantu (Irpem) Pemerintahan Dan Aparatur, Inspektorat Kabupaten Pacitan, Joko Mulyono, menegaskan, merujuk Pasal 24, PP 53 Tahun 2010, ditegaskan bahwa atasan langsung wajib melakukan pemeriksaan terhadap aparatur yang diduga melanggar 17 kewajiban serta 15 larangan sebagai seorang PNS. Begitu juga soal penjatuhan sanksi secara berjenjang, atasan langsung punya kewajiban serta kewenangan sesuai tingkatan eseloneringnya. “Secara hierarkhi, pejabat di atasnya hingga kepala dinas/badan, hanya sebatas menerima laporan atas hasil  BAP,” katanya.

Joko menambahkan, Inspektorat tidak lagi berwenang memeriksa apalagi menjatuhkan sanksi bagi aparatur yang disinyalir melakukan pelanggaran disiplin. “Fungsi kami (Inspektorat) sifatnya hanya sebatas koordinatif. Kewenangan memeriksa maupun menjatuhkan sanksi, ada di atasan langsung masing-masing aparatur di SKPD,” tegas pejabat eselon IIIa itu.

Sebagaimana pernah diberitakan di penghujung tahun 2011 lalu, Disbudparpora sempat digegerkan dengan hilangnya sejumlah uang kegiatan milik lima bidang yang ada di satuan kerja tersebut. Padahal uang negara sejumlah kurang lebih sekitar Rp 93 juta itu tersimpan di dalam brankas.  Usut demi usut, pihak Kepolisian akhirnya berhasil mengungkap siapa pelaku pembobol brankas, yang tak lain adalah Eko Waluyo, Bendahara Pengeluaran. Eko akhirnya digelandang Polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia pun menjalani proses hukum hingga akhirnya dijebloskan ke penjara selama 3,5 bulan di Rutan Pacitan. (jbc15/jbc1)

Leave a comment





*