Pemberian Izin Gangguan Perlu Diatur Lebih Jelas

Reflis, MTP.

PADANG PANJANG (jurnalberita.com) – Penyelenggaraan pemberian izin gangguan (Hinderordonnantie/ HO) terhadap usaha yang ada di Kota Padang Panjang perlu ditetapkan secara prosedural. Bila tidak, kejelasan target dan pembinaan yang dilakukan tidak akan maksimal.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Padang Panjang, Reflis MTP saat menerima kunjungan jurnalberita.com terkait bentuk dan proses pemberian izin gangguan kepada pengusaha di daerah setempat, Selasa (29/5/2012) di ruangan kerjanya.

“Selama ini kita sudah lakukan pemberian izin gangguan terhadap pengusaha yang ada di Kota Padang Panjang, namun karena belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara lebih rinci, tentunya proses pemberian izin menghadapi berbagai kendala,” ujar Reflis.

Izin gangguan menurutnya, perlu diatur sedemikian rupa. Adanya indikator yang jelas terhadap usaha yang perlu mengurus izin gangguan merupakan tugas yang harus segera dilakukan oleh dinas yang dipimpinnya.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang  Pedoman Penetapan  Izin Gangguan di Daerah, telah jelas kriteria gangguan yang dimaksud yaitu gangguan terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Tinggal lagi kita menetapkan aturan pemberian izin secara teknis,” imbuhnya.

Dalam Peraturan Menteri dimaksud, secara gamblang telah dijelaskan tata cara perizinan dan kriteria usaha yang harus mendapatkan perizinan gangguan. (jbc17/jbc1)

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site