60 Persen Saham Harus Dipegang Bank Jatim

\"\"

SURABAYA (jurnalberita.com) — Tepat jika Drs. H. Gatot Sudjito MSi ngotot meminta Komisaris Utama (Komut) Bank Jatim Dr. H. Soekarwo, Gubernur Jatim menggenggam 60% sahamnya dan bukan hanya 51% saja.

“Bank Jatim kalau mau aman dan tidak mencemaskan banyak pihak, seharusnya saham di tangan Komut-nya itu 60% atau 70%. Jika makna mayoritas pemegang saham diartikan hanya 51% saja, jumlah ini tidak aman. Dengan menggenggam 60%, Bank Jatim akan aman,” jelas Gatot Sudjito yang diakronimkan banyak pihak GS ini.

Mantan ketua fraksi Partai Golkar (PG) menilai, dalam pelepasan saham klasifikasi saham tipe A melalui IPO (Initial Public Offering) sekitar 49% yang akan menyedot dana segar di atas Rp 1 Triliun ini akan membawa situasi psikologis yang mencemaskan sekali. “Karena kalau ada hal negatif, misalnya kebeglong. Maka hal buruk dan pemulihannya akan menelan biaya lebih mahal lagi. Dan pasti rakyat Jatim menanggung ongkos besar itu,” tambah GS, seusai hearing di Komisi C bersama jajaran Bank Jatim, belum lama ini.

Dalam kesempatan itu terkuak pula soal 10% saham Bank Jatim dimiliki karyawannya lewat program ESA (Employe Stock Allocation), yang berarti bila disebut saham Bank Jatim mayoritasnya 51% maka sebenarnya hanya 41% saja. “Lho, berarti benar kalau saya mengingatkan dengan lantang, agar Komut Bank Jatim mengubah keputusan politiknya sebesar 51% ini menjadi minimal 60%. Sebab, tak ada seorangpun yang mampu mengawasi Bank Jatim setiap jam, supaya aman dari gejala kolaps, misalnya,” singgung GS.

GS meminta pula kepada pihak jajaran Eksekutif dan Bank Jatim untuk tidak menghilangkan makna dua huruf A dan N dalam terminologi Pemerintahan. Kalau ungkapan Pemerintahan diubah jadi Pemerintah dan kata an-nya hilang maka fungsinya akan menunjukkan peran kekuasaan semata. “Pemerintahan itu lebih harmonis, karena ada dua pihak. Antara Eksekutif dan Legislatif, tapi jika Pemerintah maka Eksekutif bersifat eksekutor atas kekuasaan dan akan cenderung meninggalkan peran Legislatif,” sentil tajam GS yang didengar seksama jajaran Bank Jatim.

Bukankah, lanjut GS, Pemerintahan secara regulasi baku ini tidak memisahkan antara Eksekutif dan Legislatif. Sebab, dalam 3 peranan utama Legislatif sangat diperlukan oleh Eksekutif. Namun jangan, terkait kepentingan kebijakan tertentu, lalu Legislatif ditinggalkan seperti anak tiri. “Dalam konteks ini, kita ingin Bank Jatim aman maka selayaknya saham mayoritas sebagai kebijakan politiknya 60% dan tidak tepat jika hanya 51%,” tambah GS, dalam mengakhiri penjelasannya. (jbc5/jbc1)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*