Peluang ‘Jual Beli’ Bangku Kosong Diknas Surabaya

Para Walimurid yang mendatangi komisi D DPRD Surabaya. (foto:jbc5)

SURABAYA (jurnalberita.com) – Ada kebiasaan buruk dari perilaku Dinas Pendidikan di mana-mana, terlebih di kota besar pada saat siswa akan melaksanakan ujian nasional dan penerimaan siswa baru. Tak luput adalah Diknas kota Surabaya yang cenderung melakukan kebijakan yang salah kaprah.

Tak sedikit kalangan politisi, pengamat pendidikan dan khalayak publik yang menjadi korban ‘kebijakan dadakan’ itu. Mulai pembatasan kuota penerimaan siswa luar kota yang hanya 1% dan NEM minimal rata-rata 9,3. “Adat yang tidak arif ini mengakibatkan kesenjangan sosial, sebaiknya Walikota Surabaya tidak membiarkan Kadis Pendidikannya membuat keputusan sendiri,” lontar Sugiri Sancoko, Ketua Komisi E DPRD Jatim.

Kritik pedaspun dilontarkan Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Bhaktiono yang mencurigai ada sindikasi tertentu di balik kebijakan Dinas Pendidikan Pemkot Surabaya, yang malah mengabaikan kearifan proses pendidikan bagi anak-anak didik, yang ingin bersekolah di Surabaya ini.

“Ukuran NEM, antara 9-10 bagi siswa adalah sangat langka. Ini artinya, membuat peluang bangku kursi yang kosong akan besar, dan memungkinkan untuk direkayasa dalam kepentingan tertentu. Kasarnya, ada kemungkinan bisa ‘jual beli’ bangku kosong,” sindir kader PDIP yang secara tak langsung membandingkan kebijakan Risma dengan Bambang.

Kecemasan masalah anak didik yang diakibatkan kebijakan Kadis Pendidikan Kota Surabaya itu, dirasakan langsung pula oleh Otje Rao Ketua Soksi Jatim. “Waduh, anak saya terhalang oleh kebijakan 1% bagi warga Non Surabaya. Semestinya, kebijakan itu diberlakukan tahun depan dan sifatnya harus jelas,” kata Otje ketika bertemu di DPRD Surabaya.

Misalnya, lanjut Otje, jumlah penerimaan di kota Surabaya itu selayaknya diungkapkan ke publik jumlah kuota siswa luar kota yang tertampung. “Agar orangtua yang berdinas di Surabaya bisa mempersiapkan diri, dan bukan saat kepepet atas kebutuhan sekolah untuk anaknya. Diknas Surabaya ini terkesan berulah temporer,” sodok Otje yang juga aktif urus nasib buruh itu.

Persoalan sama, dikeluhkan oleh rombongan orang tua murid yang disampaikan langsung kepada Komisi D DPRD Surabaya. “Kami protes keras kebijakan, Iksan, Kadis Pendidikan Kota Surabaya. Kebijakan pembatasan 1% sangat merugikan,” jelas M. Yusuf, seusai dialog dengan para anggota Legislatif Surabaya, yang ditemui terpisah.

Menurut Eddi Budi Prabowo, pihak fraksi Partai Golkar akan menekan Kadis Pendidikan Pemkot Surabaya. “Jika perlu akan kami panggil, yang kemudian meminta Walikota Risma supaya paham dan melek politik pendidikan ini,” tegas Eddi.

Politisi di DPRD Jatim Sugiri Sancoko juga meminta Walikota untuk bijaksana dalam merespon penerimaan siswa baru.

“Jika perlu, tahun depan sudah punya peta kajian bangku sekolah dan peluang siswanya. Agar tidak setiap tahun timbul keresahan sosial yang menimpa rakyat. Belum lagi orangtua yang disibukkan dengan urusan seragam, buku dan BOS-nya,” pungkas Sugiri. (jbc5/jbc1)

2 comments on this post.
  1. sumarno:

    usulan saja,sebaiknya tidak membeda bedakan luar kota dan dalam kota,sebagaimana bunyi alinea UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang status,asal usul golongan atau agama.kalau memang dana bos di ambil dari apbd ya yang ternyata bukan warga surabaya ya tetep mbayar ,yg tidak mbayar khusus warga kota saja.jadi tetep bersaing secara fair yang mana yang terbaik.kalau seperti ini kan kelihatannya siswa dalam kota tidak berani bersaing dengan siswa luar kota dan dana boslah yang di buat alasan.Terima kasih semoga bermanfaat.

  2. indri:

    tolong lebih bijaksana,,adek saya nilainya tinggi anaknya pintar..tp tidak bisa masuk sekolah yg d inginkan hanya gara” KK…

Leave a comment





*