Sanggupkah Pelabuhan Menjaga Lingkungan?

Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia makin berkembang. Sebagai wilayah kepulauan yang didukung hinterland dan pemekaran wilayah, pertumbuhan kegiatan pelabuhan makin meningkat pula. Bagi pelabuhan yang telah lama beroperasi, makin besar wilayah operasinya, misalnya Tanjung Priok dan Tanjung Perak, dan pelabuhan rakyat seperti Sunda Kelapa, Kalimas, Pelabuhan Perikanan Benoa dan lain-lainnya.

Makin pesatnya perkembangan pelabuhan maka makin bertambah risiko, misal aspek kecelakaan kerja dan kebersihan pelabuhan termasuk kondisi perairan atau kolam pelabuhan dan sekitar pelabuhan. Upaya pemerintah melalui Kementrian Perhubungan selaku pembina di sub sektor perhubuhan laut sebenarnya sudah mempunyai Standar Perlindungan Lingkungan Maritim yaitu  upaya untukmencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran

Dasar Hukum; UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, PP No. 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Keppres No. 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan Marpol 73/78 (Annex I dan II), Perpres No. 29 Tahun 2012 tentang Pengesahan Annex III, IV, V, dan VI Marpol 73/78

Dimana Perlindungan Lingkungan Maritim dilakukan melalui ; Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal; Pencegahan dan penanggulangan pencemaran darikegiatankepelabuhanan; Pembuangan limbah di perairan. Jadi sebenarnya setiap Awak Kapal wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal

Pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal yaitu seperti  minyak, Bahancairberacun, muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan, Sampah dari kapal, Udara utamanya mesin kapal yang usia tua, Airbalas, dan bahan berbahaya lainnya di lingkungan kapal.

Indonesia melalui Kementerian Perhubungan telah mempunyai acuan untuk lingkungan yaitu MARPOL 73/78 (Pencegahan pencemaran dari kapal) dan Indonesia telah meratifikasi Marpol 73/78 beserta seluruh annex (I s.d VI) melalui :Keppres No. 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan Marpol 73/78 (Annex I dan II) : Perpres No. 29 Tahun 2012 tentang Pengesahan Annex III, IV, V, dan VI Marpol 73/78, SUBSTANSI MARPOL 73/78; Annex I (Minyak/Oil), Annex II (Bahan Cair Beracun/Noxious Liquid Substances carried in Bulk), Annex III (Bahan Berbahaya dalam kemasan /Harmful Substances carried in Packaged Form), Annex IV (Kotoran/Sewage), Annex V (Sampah/Garbage), dan Annex VI (Pencemaran Udara/Air Pollution)

Adapun peralatan pencegahan pencemaran wajib tersedia di kapal seperti : Oily Water Separator, Sludge Tank, Standard Discharge Connection, Pompa Striping, Slop Tank, Alat Pengolah Kotoran, Alat Penghancur Kotoran, Tanki Penampung Kotoran dan Sambungan Pembuangan Standar, Bak Penampung Sampah dan Penandaan, Penyaring Gas Buang, Peralatan Sistem Pendingin dan Pemadam Kebakaran yang tidak menggunakan perusak lapisan Ozon

Penanggulangan pencemaran dari pengoperasian Kapal yaitu ; Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib dilengkapi peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang mendapat pengesahan dari Pemerintah; Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib dilengkapi pola penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang mendapat pengesahan dari Pemerintah

Adapun tanggung jawab pencemaran yaitu, setiap Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatannya; Pemilik atau operator kapal bertanggung jawab terhadap pencemaran yang bersumber dari kapalnya.

Maka Peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran di kapal yang perlu tersedia  yaitu : Alat Pelokalisir Minyak/ Isap Minyak; Bahan penyerap minyak, Bahan pengurai.

Siapa yang bertanggung Jawab untuk Penanggulangan Pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan?

Jawabnya adalah Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, dan pengelola terminal khusus wajib menanggulangi pencemaran yang diakibatkan oleh pengoperasian pelabuhan.

Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan dari kegiatan kepelabuhanan yaitu : Pengoperasian pelabuhan wajib memenuhi persyaratan untuk mencegah timbulnya pencemaran yang bersumber dari kegiatan di pelabuhan; Setiap pelabuhan wajib memenuhi persyaratan peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan jenis kegiatan; Otoritas Pelabuhan wajib memiliki standar dan prosedur tanggap darurat penanggulan pencemaran.

Pencegahan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan dan Persyaratan pencegahan pencemaran meliputi : Penampung Limbah;Penampungan Sampah.

Peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran diantaranya ; Alat penglokalisir (Oil Boom), Alat Penghisap (skimmer), Alat Penampung Sementara (temporary storage), Bahan Penyerap (sorbent), Bahan Pengurai (dispersant)

Pembuangan limbah dan penutuhan kapal bahwa Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah,air balas, kotoran, sampah, serta bahan kimia berbahaya dan beracun ke perairan, kecuali telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan, Penutuhan kapal wajib memenuhi persyaratanperlindungan lingkungan maritim. Sehingga setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah dan bahan lain dari pengoperasian kapal ke perairan meliputi ; sisa minyak kotor,  sampah,  kotoran manusia.

Sanksi Administratif

Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim dapat dikenakan sanksi administrasi yang terdiri dari; Pemilik atau operator kapal yang tidak melengkapi kapalnya  dengan pola penanggulangan pencemaran minyak dikenai sanksi administratif berupa perigatan tertulis, sanksi pembekuan, atau pencabutan izin usaha angkutan laut atau operasi angkutan laut khusus,

Badan Usaha Pelabuhan ,badanu saha yang melakukan kegiatan di pelabuhan, pengelola terminal khusus, atau pengelola TUKS yang tidak memenuhi persyaratan untuk mencegah timbulnya pencemaran yang bersumber dari kegiatan di pelabuhan termasuk di terminal khusus dan  memenuhi persyaratan penanggulangan pencemaran dikenai sanksia dministratif berupa peringatan tertulis ,sanksi penghentian sementara, atau pencabutan izin

Hampir disetiap pelabuhan di pantai/ kolam pelabuhan terlihat banyak sampah seperti botol plastik bekas air mineral, sampah bekas nasi bungkus, bungkus rokok, plastik ex mie instant, dan bekas pembungkus2, petanda awak kapal utamanya kapal-kapal kecil seperti kapal ikan, kapal rakyat yang masih seenaknya membuang sampah di laut baik sedang layar atau sandar di pelabuhan. Mudahan Law Enforcement dapat dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan/  Adpel disetiap pelabuhan sebagai kepanjangan tangan pemerintah. ## (sumber : Marpol 73/78 dan aturan terkait).

 

 Iwan Sabatini, (pemerhati pelabuhan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site