Warga Pantai Teleng Pacitan Wadul Bupati

\"\"

PACITAN (jurnalberita.com) – Aksi penolakan keberadaan PT. EL. John Tirta Emas Wisata, selaku pihak pengelola Pantai Teleng Ria, kembali bergulir, Kamis (14/6/12) malam. Belasan perwakilan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Teleng Ria, ngelurug ke Halaman Wingking (Halking), rumah jabatan Bupati Pacitan, H. Indartato.

Kedatangan aliansi warga dari beragam latar tersebut, sekedar melakukan dialog dan konsolidasi terkait dampak keberadaan perseroan milik Jonnie Sugiarto itu selama mengelola objek wisata pantai di Pacitan. Mereka wadul ke bupati, sejak Pantai Teleng di kelola PT. EL, John, ekonomi warga sekitar seakan mati.

\”Selama ini, gerak-gerik kami selalu dibatasi. Ekonomi warga yang mayoritas sebagai nelayan dan pedagang, semakin tertekan gara-gara kehadiran PT. EL. John di sini (Pantai Teleng, red),\” ujar Nano, warga Lingkungan Teleng, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan/Kabupaten Pacitan, saat menyampaikan uneg-unegnya di hadapan Bupati Indartato.

Keluh kesah warga itu juga didengarkan beberapa pejabat terkait yang saat itu hadir mendampingi bupati. Seperti Kabag Kerjasama Sutardi, Kabag Hukum Warito, dan Kabag Humas Protokol Haryo Junanto. Selain persoalan ekonomi, perwakilan warga juga merasa resah dengan sikap arogansi petugas jaga loket. Menurut Marno, perwakilan nelayan, pernah sekali terjadi penganiayaan terhadap warga sekitar, hanya gara-gara tidak membayar tiket masuk. Begitu juga, pihak pengelola juga enggan memberikan dispensasi bebas biaya tiket masuk bagi anak-anak nelayan yang hendak bermain di tepian pantai.

“Kami berharap, kerjasama dengan PT. EL. John, dihentikan. Warga sangat resah, untuk mengayom jaring saja tidak diberi tempat,\” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan, Mukri. Nelayan asal Teleng ini menyinggung soal pemetakan lahan kering seluas 20 x 60 meter di seputaran pantai yang dikomersilkan oleh perseroan asal Jakarta tersebut. Dia mengatakan, warga pengolah lahan petak itu, diharuskan membayar sewa sebesar Rp 250 ribu/tahun. Padahal sewaktu masih dikelola pemkab, warga pengolah lahan tidak dikenakan biaya sewa serupiahpun. Perwakilan aliansi juga wadul soal pungutan sebesar Rp 50.000 yang dibebankan pada pedagang untuk pembangunan terminal.

“Kenyataannya mana? Nggak pernah dibangun terminal,\” sahut Fredianto, anggota LSM Daerah Operasional Pacitan (DOP) yang ikut hadir dalam kesempatan itu.

Sementara itu Indra, perwakilan pedagang, sangat berharap kepada bupati bisa mengambil keputusan bijak dan berpihak pada warga. \”Kami siap mendukung keputusan Bapak (Bupati Indartato). Kalau kerjasama itu diteruskan, bagaimana resikonya dan seandainya tidak diteruskan, bagaimana juga dampaknya. Kami yakin, Pak Bupati bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi warga,\” dukung Indra.

Menanggapi keluhan warga tersebut, Bupati Pacitan, H. Indartato meminta agar semua masukan itu dituangkan dalam tulisan sebagai bahan pertimbangan. Dia mengatakan, perjanjian kerjasama alih kelola yang sekarang ini masih dalam proses revisi tersebut, diharapkan bisa menghasilkan keputusan terbaik dan menguntungkan semua pihak. \”Jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan,\” jelas bupati.

Hingga di penghujung waktu, bupati berlatar Partai Demokrat itu, belum memberikan sinyal pasti, apakah kerjasama alih kelola nantinya bakal dilanjutkan ataukah tidak. \”Semua itu perlu dibicarakan. Saya tidak bisa berdiri sendiri, masih ada DPRD. Tapi yang pasti, saya tetap berpihak pada masyarakat. Mereka harus baik dan sejahtera,\” tandasnya. (jbc15/jbc1)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

Pingbacks/Trackbacks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*