Aneh, Tarif Kelas 3 RSUD dr. Harjono Lebih Mahal Dari Kelas 2

\"ponorogo\"

PONOROGO (Jurnalberita.com)- Ternyata Ponorogo mampu menciptakan sajian yang paling unik, betapa tidak karena BLUD RSUD dr Harjono, memiliki pola tarif yang sangat unik. Tarif rawat inap kelas III ternyata lebih mahal dibandingkan pada rawat inap kelas II. Hebatnya lagi kedua tarif itu tertuang dalam produk hukum, meski berbeda jenis produk hukumnya.
Diketahui, tarif rawat inap kelas III, menggunakan dasar hukum Perda No. 17 tahun 2011, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Harjono, Kabupaten Ponorogo.

Hal itu terdapat pada bab III Kebijakan Retribusi Pelayanan Kesehatan pasal 3 ayat 9. Meliputi, Pelayanan akomodasi dan perawatan kelas III, Pelayanan pasien umum dan Pelayanan kesehatan non kelas terdiri dari rawat darurat, rawat jalan, rawat bayi (neonatologi) serta pemulasaran jenazah. Sementara Tarif retribusi untuk rawat inap non kelas III ditetapkan oleh Peraturan Bupati atas usulan Direktur RSUD.

Keunikan ini terjadi karena Peraturan Bupati itu belum ada hingga saat ini, sehingga untuk layanan rawat inap non kelas III pihak manajemen Rumah Sakit, menggunakan dasar Keputusan Bupati Ponorogo nomor 882 tahun 2001. Produk hukum ini, seharusnya sudah tidak bisa digunakan lagi, pasalnya rujukan hukum yang digunakan pada keputusan bupati tersebut, sudah tidak sah dan dibatalkan karena telah terbit produk hukum yang terbaru.

Berartipula tarif rumah sakit yang terdapat pada lampiran keputusan bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam produk hukum tersebut, maka berimplikasi tarif yang ada perlu ada peninjauan kembali yang berarti pula tidak sah bila pihak manajemen rumah sakit tetap menggunakan produk hukum itu sebagai dasar penentuan tarif untuk rawat inap non kelas III.

Andaikata untuk rawat inap non kelas III masih menggunakan gedung lama (belum pindah) maka alasan ini sangat tidak masuk akal karena Ruang Tulip yang memiliki rawat inap non kelas III telah pindah ke gedung baru, yang berarti pula harus menggunakan tarif baru padahal produk hukumnya belum ada.

Masalahnya tidaklah sesederhana itu , ada dan tidak adanya produk hukum atau selisih yang dibayarkan tidak seberapa. Tetapi biaya yang dikeluarkan oleh pasien, ternyata harus dibayar lebih mahal untuk kelas III daripada kelas II. Padahal fasilitas lebih baik dikelas II. Dengan harga lebih murah, pasien tentunya ingin berpindah kelas. Namun, pasien akan kehilangan hak pada program Jampersal, Jamkesmas dan Jamkesda.

Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya salah satunya dasar penentuan tarif yang dibuat berjenjang bukanlah tanpa makna. Rawat inap pada non kelas III harus bisa mensubsidi rawat inap kelas III. Edi Iswahyudi, Anggota Komisi D DPRD Ponorogo dari Fraksi Partai Demokrat, berharap Bupati Amin segera menentukan atau membuat Peraturan Bupati yang baru untuk tarif Rumah sakit non kelas III.

\"anggota

“Persoalan yang terjadi ini dikarenakan kurang pahamnya pemerintah daerah khususnya tentang Pengelolaan tarif rumah sakit, sehingga muncul pemandangan yang lucu, jika tarif kelas III harganya lebih mahal dari kelas II. Penyebabbya adalah Kepala Rumah sakit masih mengacu pada perbub tahun 2001 . Tanpa memberikan masukan kepada Bupati tentang perubahan tarif yang memang sudah menjadi kewajibannya sebagai kepala Rumah sakit,” kata Edi disela sela kesibukannya.

Dia juga menambahkan agar Rumah sakit Dr.Harjono betul betul dikelola secara profosinal dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga miskin. “Terutama masyarakat yang tidak mampu harus betul betul dilayani secara maksimal serta dipermudah persyaratan administrasinya,” pungkas Edi , Senin (16/7). Sementara itu Direktur Utama RSUD dr. Hardjono, Drg Prijo Langgeng Tribinuko tidak dapat dihubungi untuk dikonfirmasi. (jbc19).

Tags: , , , , , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

  1. kagak heran gue, gue sama sekali kaga heran, sekali kali ada audit besar2an, terus yang melakukan audit malaikat, biar BERSIH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*