Kadisnaker Gresik Digugat SKS

GRESIK (jurnalberita.com) – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Gresik digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya oleh Serikat Karyawan Smelting (SKS) karena menerbitkan Tanda Bukti Pencatatan PUK SP Logam FSPMI PT Smelting dengan Nomor pencatatan 19/VII/SP-G/2012 tanggal 09 Juli 2012.

Gugatan dengan register nomor : 108/G/2012/PTUN.SBY dilayangkan oleh  Suyanto SH,MH selaku kuasa hukum SKS. Gugatan telah didaftarkan pada tanggal 09  Agustus 2012 dan diterima oleh panitera Muda Perkara PTUN Surabaya, Setyo Hendarto SH.

Suyanto advokat yang juga Ketua Konfederasi SPSI Gresik menjelaskan, gugatan itu terpaksa dilakukan karena ia menemukan banyak kejanggalan.”Salah satunya adalah Surat Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja oleh Pencatatan PUK SP Logam FSPMI PT Smelting tanggal 02 Juli 2012, yang dalam suratnya menyebutkan adanya Berita Acara Pembubaran Serikat Karyawan Smelting. Padahal, tidak pernah ada pembubaran SKS. Atas dasar surat tersebut, Kadisnaker Gresik menerbitkan pencatatan PUK SP Logam FSPMI PT Smelting,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, hal tersebut merupakan bentuk konspirasi yang luar biasa. Padahal, kata Suyanto, biasanya Disnaker, apabila ada permohonan pencatatan serikat pekerja yang telah memiliki serikat pekerja di suatu perusahaan, atau bahkan ada pembubaran serikat pekerja, pasti ada verifikasi atau klarifikasi ke perusahaan atau anggota. Dan hal ini, ungkap Suyanto, tidak dilakukan oleh Disnaker.

“Ada apa dengan Disnaker Gresik. Saat dua  PUK SPSI mengalami hal yang sama, Disnaker melakukan verifikasi dan klarifikasi, tetapi ini tidak dilakukan,” urai Advokat yang juga menjadi dosen di Universitas Gresik ini.

Masih menurutnya, dasar hukum dilakukan gugatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja/Serikat Buruh, Kepmenakertrans Nomor : Kep.16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas ketidakcermatan, proporsionalitas dan profesionalitas.

“Kami akan melakukan upaya hukum lain atas upaya pembubaran SKS non prosedural ini, baik gugatan perdata ataupun laporan pidana,” tegasnya. (jbc6/jbc2)

Tags: ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

  1. Kok masih ada pejabat model seperti ini di jaman sekarang ini mereka yasa persoalan !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*


*


Switch to our mobile site